Rabu 29 Juni 2022, 16:37 WIB

KPK Perpanjang Penahanan Haryadi Suyuti

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Perpanjang Penahanan Haryadi Suyuti

Antara
Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti selama 40 hari. Penahanan Haryadi kini berlaku sampai 1 Agustus 2022.

"(Perpanjangan penahanan ini) untuk kebutuhan melengkapi alat bukti," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (29/6).

KPK juga memperpanjang penahanan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta Nurwidhihartana, Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono dan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk Oon Nusihono. Mereka semua ditahan lagi dalam jangka waktu yang sama.

Haryadi bakal mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih. Sementara itu, Nurwidhihartana ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

"TBY (Triyanto) ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, ON (Oon) ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1," tandas Ali.

Haryadi menerima USD27.258 dari Oon melalui Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai imbalan menerbitkan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fulus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 2 Juni 2022.
 
KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB apartemen Royal Kedathon. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi.
 
Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sedangkan, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (OL-8)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

LPSK Tidak Bisa Beri Perlindungan kepada Istri Sambo

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 16:56 WIB
Hasto mengatakan pihaknya sejak awal meragukan permohonan perlindungan yang diajukan oleh Putri...
Dok.Antara

Paman Pembunuh Murid SD di dalam Kelas Akhirnya Ditangkap

👤Mediaindonesia 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 16:17 WIB
APARAT kepolisian menangkap Rahmat (32) atas dugaan sebagai pembunuh keponakannya berinisial SR (10) saat belajar di ruang...
Ilustrasi

Formappi Sebut Respon DPR Lamban pada Kasus Tewasnya Brigadir J

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 15:55 WIB
Albert menjelaskan sebagai mitra kerja Polri, Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasannya untuk membongkar kasus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya