Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pemindahan ibu kota negara merupakan momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Pemindahan ibu kota negara ini adalah momentum atau titik mulai untuk mempercepat pertumbuhan pemerataan pembangunan Indonesia,” ujar Doli sapaan Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat menjadi pembicara di Seminar Nasional MN KAHMI tentang Pembangunan Smart City di IKN dan Daerah Penyangga dalam Mendukung Kualitas Peningkatan Pelayanan Publik di Jakarta, Selasa (21/6).
Pemindahan ibu kota negara, kata Doli, dari DKI Jakarta menuju IKN Nusantara merupakan wujud visi dan misi Indonesia agar tidak hanya memiliki satu pusat pertumbuhan, tetapi juga mempunyai pusat-pusat lain di beberapa daerah lainnya.
“Jadi, Indonesia tidak hanya punya satu magnet, hanya punya satu pusat pertumbuhan, tapi juga ingin membangun negara dengan banyak strategi berupa pusat-pusat pertumbuhan. Apalagi Indonesia negara yang cukup luas, jadi memang harus ada visi untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Baca juga: Tanam Beringin, Airlangga Sebut Tanda Dukungan Golkar pada IKN
Doli mencontohkan, pemerataan ini berkaca pada yang terjadi di Amerika yang hampir seluruh wilayahnya dikenal di dunia Internasional. Dengan perpindahan Ibukota, diharapkan nantinya Indonesia tidak dikenal dunia luar hanya Jakarta dan Bali.
"Kita berharap ke depannya dunia Internasional juga mengenal Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, Jawa Barat. Dunia internasional akan mengenal wilayah-wilayah di atas sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia," ujar politikus Partai Golkar ini.
Untuk itu, program pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah Jokowi ini harus didukung banyak pihak.
Doli yang juga menjabat sebagai Kordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam mengatakan, KAHMI mendukung kebijakan pemerataan pembangunan ini.
"Namun, perpindahan ibu kota ini tidak bisa dilakukan secara sekejap. Harus dilakukan secara perlahan dan bertahap," ujar Doli.
Seminar ini merupakan rangkaian acara Pra Rapat Pimpinan Munas (Rapimnas) IV KAHMI. Turun hadir dalam seminar Vice Presiden (VP) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Abdul Rohim dan Tribe Leader Smart Village And Community (Smart City), Wahyudi.
Sementara itu, Wahyudi yang mewakil Dirut Telkom Ririek Adiansyah mengatakan akan memberikan support teknis terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Digitalisasi sistem di IKN Nusantara akan disiapkan secara maksimal. "Ini era digital, kami (Telkom) akan siapkan itu di Ibu kota baru kita," kata Wahyudi.
Menurutnya, sistem pelayanan berbasis digital akan dikembangkan di IKN Nusantara. Pelayanan berbasis digital itu nanti akan mengurangi pertemuan fisik dalam pelayanan.
"Dengan sistem digitalisasi ini diharapkan pelayanan bisa lebih efektif, efisien dan produktif," ujar Wahyudi.
Begitu pula dengan Abdul Rohim yang menyatakan PLN sebagai perusahaan pelat merah akan mendukung maksimal dalam infrastruktur kelistrikan.
Hal ini dilakukan agar ibu kota baru di Kaltim bener benar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada warganya. (RO/OL-09)
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Mantan Menteri Pertanian itu juga mengungkapkan Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil juga memiliki pandangan yang sama. Sebab, RK merupakan kurator IKN.
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
Ditanya lebih lanjut mengenai wacana twin cities bisa efektif atau tidak bagi kelangsungan Republik Indonesia, Heru enggan menanggapi dan hanya mengucapkan terima kasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved