Jumat 17 Juni 2022, 18:45 WIB

Waspadai Politik Identitas Berpotensi Memecah Belah Bangsa

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Waspadai Politik Identitas Berpotensi Memecah Belah Bangsa

MI/BARY F
Spanduk berisikan penolakan politisasi SARA.

 

SEKRETARIS Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh mengatakan, politik identitas, terutama praktik politisasi agama, merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama terutama menjelang momentum politik, karena bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horisontal berkepanjangan.

"Bahaya laten politisasi agama perlu kita waspadai bersama-sama. Karena politik identitas dan agama yang dipolitisir, adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat," kata Imam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/6).

Menurut dia, sikap pembiaran terhadap politisasi agama dan politik identitas justru membuka lebar-lebar bagi berkembangnya permainan semu (shadow game) yang menjajah cara berpikir masyarakat dan seakan-akan merupakan hal yang lumrah, sehingga praktik yang demikian juga digunakan oleh oknum berkepentingan sebagai komoditas yang menjanjikan.

"Politik yang dibungkus agama selalu menjadi komoditas yang favorit untuk diperdagangkan di masyarakat yang mayoritas religius. Dalil-dalil agama selalu dijadikan justifikasi untuk mengambil langkah-langkah politik bagi mereka yang menjajakan politik identitas dan menggoreng agama sebagai komoditas," katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Imam, praktik politik identitas kian diperparah pascaperubahan kehidupan sosial masyarakat yang lekat dengan media sosial, serangan dan bombardir isu politisasi agama, serta ideologisasi radikal juga bergerak masif melalui jalur dunia maya.


Baca juga: Kepolisian Terjunkan 600 Personel Kawal Demo PA 212 di Depan Kedubes India


"Para 'buzzer' dan robot kelompok radikal, selalu berusaha bergerak secara masif menguasai jalur digital. Mereka menggunakan 'neuroscience' untuk membidik dan memengaruhi anak muda dan para pemilih mayoritas, agar dapat dipengaruhi, diinfiltrasi, dan dikendalikan alam bawah sadar dan 'lifestyle' masyarakat," jelasnya.

Untuk mewaspadai dan mempersiapkan masyarakat dari maraknya isu politik identitas ke depannya, dia menilai perlu digelorakan pemahaman terhadap isu politisasi agama dan wawasan kebangsaan agar masyarakat memiliki imunitas dan daya dobrak untuk melawan segala bentuk ideologisasi radikal dan politisasi agama yang seiring sejalan.

"Masyarakat sebagai garda depan perlawanan harus di perkuat dalam kesatuan komando dan dilapisi dengan imunitas wawasan kebangsaan yang kuat dan dipersenjatai dengan pemahaman keagamaan yang moderat, ramah damai dan toleran. Karena perlawanan ini tidak bisa sendiri sendiri," ujar mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU) ini .

Dia menambahkan bahwa juga diperlukan militansi masyarakat yang solid untuk mampu memfilter isu, opini, dan segala narasi negatif dari kelompok oknum berkepentingan, hingga tidak ada lagi terdengar 'noice' di media soal tentang politisasi agama dan ideologisasi radikal.

"Oleh karenanya, filterisasi isu, opini, berita dan segala narasi perlu dilakukan oleh semua fihak terutama pemerintah, masyarakat dan seluruh 'stakeholder' bangsa. Cek dan ricek, koordinasi, dan tabayun harus selalu di lakukan," kata Imam. (Ant/S-2)

Baca Juga

dok.pribadi

Tiga Alasan Dewan Keamanan Nasional Tak Diperlukan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 12:50 WIB
RENCANA pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang kembali mencuat dinilai membuang-buang energi, sebab keberadaan DKN tidak...
Dok. DPR RI

Cek Persiapan Akhir Penyelenggaraan P20, Puan Jajal Mobil Listrik yang akan Digunakan Delegasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:36 WIB
“Ini momen istimewa karena Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah P20 sehingga kita harus memastikan semua delegasi dan tamu yang...
dok.korlantas

Belum Bayar Pajak Kendaraan Bisa Ditilang, Ini Penjelasan Korlantas

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:15 WIB
PENGENDARA dengan STNK yang pajaknya mati bisa ditilang karena belum disahkan ataupun diperpanjang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya