Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan pihaknya langsung tancap gas untuk melakukan pengawasan usai tahapan pemilu resmi dimulai.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya saat ini tengah membahas pengawasan tahapan yang rencananya akan selesai dalam dua minggu ke depan.
"Sehingga kemudian kita ajukan ke Komisi II untuk kemudian ditetapkan, dikonsultasikan," papar Bagja, Rabu (15/6).
Kemudian, kata Bagja, pihaknya sudah melakukan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Perbawaslu ini nantinya yang akan menunjang terhadap proses Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan.
Baca juga : Pemilu 2024 Jangan Jadi Ajang Tebar Kebencian
"Misal, pola hubungan dan kemudian masalah SOTK dan juga beberapa Perbawaslu yang lain. Misalnya penanganan pelanggaran, penyuluhan sengketa, juga pengawasan," terangnya.
Kemudian, pengawasan tahapan verifikasi partai politik (parpol) untuk memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu 2024 bakal jadi perhatian khusus Bawaslu.
"Oleh sebab itu kita harus ada kemampuan pengawas di lapangan untuk menangkap adanya kesalahan ataupun kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," tuturnya.
"Ataupun kemudian melakukan pencegahan terhadap pelanggaran itu," pungkasnya. (OL-7)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved