Pemilu 2024 Jangan Jadi Ajang Tebar Kebencian

PROSES tahapan Pemilu 2024 diharapkan menjadi ajang untuk memenangkan kontestasi politik demi kemasalahatan bersama. 

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati menyebutkan, masyarakat sipil berharap pemilu mendatang menjadi sarana menjaga keutuhan bangsa, mempererat nilai persatuan dan kesatuan.

“Pemilu jangan menjadi perlombaan yang saling menjatuhkan dan menebarkan kebencian sesama anak bangsa,” katanya dalam keterangan persnya, Rabu.

Dirinya mendorong agar elite dan partai politik berusaha mencari titik temu di tengah ancaman dan tantangan disintegrasi bangsa agar keutuhan tetap terjaga dengan mengimplementasikan politik adiluhung bukan politik pragmatis apalagi oportunis. 

Menurutnya sifat angkuh, ambisius dan oportunis akan merusak demokrasi di Indonesia dan menghancurkan kohesi sosial. 

“Tunjukkan elite politik sebagai negarawan yang memiliki kepemimpinan, kewibawaan, serta bijaksana bersikap dan bertutur kata,” ujarnya.

Baca juga : Hasil Konsinyering, KPU: DPR Setujui Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun

Masyarakat sipil juga meminta para elite politik bisa memberi contoh ke publik untuk menjunjung tinggi nilai etika, keadaban dan moralitas. “Ini terutama dilakukan pada proses tahapan pemilu yang baru saja ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia,” jelasnya.

Terkait dengan tahapan pemilu, Neni menyebutkan, pihaknya mendorong penyelenggara pemilu untuk senantiasa transparan dan akuntabel pada setiap proses sub tahapan yang akan digelar. 

Hal tersebut dilakukan dengan membuka kanal-kanal media komunikasi dan informasi lebih luas lagi agar dapat memudahkan masyarakat untuk ikut serta memantau jalannya tahapan pemilu 2024. 

“Termasuk merangkul kelompok-kelompok rentan sebagai ikhtiar mewujudkan inklusifitas dalam pemilu. Selain itu, diharapkan agar penyelenggara pemilu melaksanakan setiap tahapan dan sub tahapan pemilu secara professional, mandiri dan menjaga independensi,” paparnya.

Neni juga berharap pemerintah dan DPR bisa memberikan dukungan penuh proses penyelenggaraab pemilu. “Termasuk dalam penentuan anggaran penyelenggaraan pemilu,” ujarnya. (OL-7)