Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PENYELENGGARA pemilu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk mempersingkat durasi kampanye pada pemilihan umum (pemilu) 2024. Waktu pelaksanaan kampanye dibuat lebih singkat yakni 75 hari dibandingkan pemilu sebelumnya 6 bulan 3 minggu dengan alasan meminimalkan polarisasi di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menilai polarisasi yang terjadi bukan karena durasi masa kampanye. Melainkan sistem sistem politik yang hanya melahirkan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu, yang ia nilai mempertajam perbedaan pilihan politik.
"Ini akibat aturan penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya," ujar Paramita, atau biasa dipanggil Mita, melalui pesan, Sabtu (11/6).
Baca juga : Tahapan Pemilu Segera Dimulai, KPU Diminta Segera Tetapkan Peraturan Lain
Aturan main mengenai ambang pencalonan presiden belum diubah. Menurut masyarakat sipil, bisa saja hoaks, disinformasi, politik identitas dan penggunaan isu suku, ras, dan agama (SARA) terjadi pada pelaksanaan pemilu 2024.
Oleh karena itu, Mita mengatakan JPPR turut mendaftar menjadi pemantau pemilu. Mita menjelaskan, peran pemantau pemilu tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi melaksanakan pendidikan pemilih di era digital.
"Kami menyiapkan pemantau dari pengurus JPPR di 21 Provinsi atau sekitar 137 anggota dalam pengurusan yang saat ini sedang dibentuk. JPPR berupaya membentuk kepengurusan di 514 Kota/Kabupaten untuk pemantauan," terang Mita. (OL-7)
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Dalam kampanye ini, pengguna cukup menyelesaikan sejumlah perjalanan mobil menggunakan aplikasi inDrive
Gerakan sosial rentan terhadap disinformasi dan kebisingan dari buzzer yang mengaburkan informasi.
Melalui kampanye ini, diharap masyarakat melihat skin-tightening bukan hanya sebagai perawatan, tapi juga bentuk investasi perawatan diri yang memberdayakan.
ARYADUTA Bali secara resmi meluncurkan kampanye kuliner tahunannya, Sapta Rasa, yang kini memasuki tahun ketiga.
Earth Hour bukan hanya tentang memadamkan lampu selama satu jam, tetapi juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan aksi nyata dalam melindungi lingkungan.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved