Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WALAUPUN sebuah keniscayaan, kemajuan teknologi informasi, yang dirasakan saat ini, diharapkan tidak memicu perpecahan bangsa. Oleh karena itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak seluruh masyarakat, termasuk para santri dan guru, untuk dapat memanfaatkan kemajuan ini dengan bijak agar tidak terbawa arus disinformasi.
“Tapi ada bahayanya. Bahayanya itu apa? Munculnya disinformasi, informasi yang tidak benar, munculnya hoaks, munculnya fitnah,” katanya dalam keterangan pers usai menghadiri acara Sarasehan Bersama Pimpinan Pusat dan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (3/6).
Ma’ruf mencontohkan bertebarannya akun-akun palsu yanng menggunakan platform-platform seperti Google dan Facebook, yang digunakan untuk menyebarkan fitnah.
Baca juga: Wapres: Lulusan Pesantren Bisa Berkiprah di Politik dan Pemerintahan
Fenomena tersebut, tambahnya, sudah banyak terjadi di berbagai negara termasuk di Amerika Serikat.
“Disebutnya apa ini? Propaganda komputasional,” ungkapnya.
Menurutnya, propaganda komputasional saat ini telah masuk ke dalam tatanan masyarakat hingga ke tingkat terkecil, yaitu anak-anak.
Untuk itu, dirinya mengimbau agar hal ini dapat disikapi dengan baik oleh seluruh masyarakat, diantaranya oleh para guru (tenaga pendidik) dan santri.
“Sebab sekarang sudah masuk kemana-mana, masuk ke dapur, masuk ke kamar anak-anak kita, membuat keraguan, dan juga membuat perpecahan-perpecahan,” jelasnya.
Ma’ruf berharap agar para guru dan santri bisa mencegah upaya penyesatan yang terjadi di dunia maya tersebut.
“Yang harus kita cegah, jangan sampai nanti [kemajuan teknologi informasi] digunakan untuk membuat, merusak, memengaruhi pikiran masyarakat dalam rangka penyesatan. Ini tugas guru memberikan pengertian kepada murid-murid kita ini,” ujarnya.
Apalagi, tambahnya, dalam dua tahun ke depan Indonesia akan kembali memasuki pesta demokrasi terbesar di negeri ini.
“Hati-hati, ini sudah mau Pilpres (pemilihan Presiden). Ini sudah mulai terjadi pelan-pelan, dan berbagai antisipasi. Kita memang disuruh melakukan antisipasi pada saat kemungkinan terjadinya bahaya,” imbaunya.
Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar seluruh guru yang berada di bawah naungan PERGUNU dan para santrinya dapat menguasai teknologi informasi serta perkembangannya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tidak terjerat dalam propaganda komputasional.
“Karena itu santri-santri harus ngerti. Semua digital. Kalau tidak ketinggalan zaman,” pungkasnya. (OL-1)
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
WAKIL Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia.
Menurut Ma'ruf Amin, kunjungan menteri ke kediaman Jokowi bukan berarti menjadi ancaman bagi Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini masih terus tumbuh dengan tren yang positif.
Pada prosesi wisuda kali ini, sebanyak 294 wisudawan dari 8 program studi strata 1 dan program Magister Hukum.
KETUA Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyampaikan permintaan maaf atas pemasangan spanduk bertuliskan Terima Kasih Joko Widodo (Jokowi).
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved