Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut polisi tetap bisa menindak konvoi membawa tulisan kebangkitan Khilafah di Brebes, Jawa Tengah dan Cawang, Jakarta Timur pada pekan lalu meski belum ada regulasi. Penindakannya dilakukan di luar dari konteks propaganda.
"Bisa jadi kalau ada tindakan oleh aparat terkait legalitas organisasi masyarakatnya penggunaan bendera dan simbol-simbol negara, maupun pelanggaran lainnya," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhi, Jumat (3/6)
Nurwakhid mengatakan regulasi yang belum ada saat ini adalah pelarangan propaganda ideologi khilafah. Selama ini, kata dia, regulasi yang mengatur tentang larangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila hanya pada ekstrem kiri yakni TAP MPRS XV Tahun 1996 dan UU No 27 1999 tentang larangan propaganda ideologi komunisme, marksisme, dan leninisme.
BNPT mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang melarang penyebaran semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa, Pancasila.
"Regulasi ini penting di samping sebagai landasan dalam melakukan penindakan terhadap individu dan kelompok yang melakukan penyebaran ideologi, juga menjadi sangat penting sebagai dimensi pencegahan terhadap ideologi yang bisa mendorong lahirnya aksi teror," ujar Nurwakhid.
Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyebut kelompok Khilafatul Muslimin ada keterkaitan dengan sejumlah teror di Indonesia. Pendirinya, dekat dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Densus tengah mengumpulkan bukti untuk menindak kelompok Khilafatul Muslimin tersebut.
"Kita lagi menyelidiki secara mendalam, intensif lah ya, kita kumpulkan berbagai informasi tentang peristiwa ini," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar.
Sebelumnya, konvoi motor Khilafatul Muslimin Indonesia menggegerkan warga Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah pengendara motor membawa bendera yang mengatribusikan sebagai gerakan khilafah melaju di Desa Keboledan-Wanasari-Brebes.
Aksi serupa juga terjadi di Cawang, Jakarta Timur, pukul 09.14 WIB pada Minggu, 29 Mei 2022. Konvoi motor itu membawa atribut berupa poster hingga bendera bertuliskan 'Khilafatul Muslimin'. Sebuah video memuat aksi konvoi puluhan motor, viral di media sosial. Terlihat para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau.
Para pemotor itu nampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi.
"Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah," tulisan di salah satu poster yang dibawa pemotor."Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah," bunyi poster lainnya. (OL-8)
Menurutnya, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 tak bisa diotak-atik
Keempat terdakwa kasus konvoi Khilafatul Muslimin di Brebes pada Juni 2022 lalu itu menjalani sidang secara daring atau online di Lapas kelas II B Brebes yang digelar PN Brebes.
Begitu sudah tahap 2, berarti proses sidik sudah selesai tinggal penyerahterimaan tersangka maupun barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bekasi, kata polisi.
Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum Bangunsirna sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Ciamis, KH Arief Ismail Chowas menegaskan menolak penyebaran paham khilafah.
Ikrar setia itu dilakukan pada acara Silaturahmi Kebangsaan dan Ikrar Setia Khilafatul Muslimin Kepada NKRI
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
RAN PE merupakan instrumen kebijakan yang diinisiasi BNPT untuk meningkatkan sejumlah upaya pencegahan terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved