Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA kemiskinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami penurunan signifikan. Pencapaian tersebut dinilai tak terlepas imbas dari keberhasilan pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Capaian tersebut diamini Akdemisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu (Unib) Djoenet Santoso saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional: Efektivitas Jaringan Pengaman Sosial Era Pemerintahan Presiden Jokowi dalam Mengentaskan Kemiskinan.
Menurut Djoenet, JPS berperan aktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. Ia juga menyebut pelaksanaan JPS yang tepat sasaran menjadikan program tersebut berjalan dengan efektif.
Salah satu perbedaan yang paling kentara, jelasnya, dapat dilihat dari data jumlah masyarakat miskin khususnya antara periode di masa pandemi. Penurunan demikian begitu dirasakan masyarakat.
"Sangat signifikan kalau saya secara akademik berbicaranyakan data ya. Kemiskinan sebelum pandemi kemudian pada saat pandemi dan setelah pandemi," kata Djoenet di Bengkulu.
Namun, ia mengakui pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga perekonomian. Sehingga menyulitkan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Kondisi demikian, dia melanjutkan, begitu dipahami Jokowi terutama pada saat hadirnya lonjakan tinggi kasus positif Covid-19. Karenanya dia menilai pekuncuran JPS menjadi tepat untuk direalisasikan.
"Tapi kemudian diusahakan bantuan berbagai metode dan program termasuk JPS ini ada beberapa program. Faktanya adalah angka kemiskinannya turun," imbuh Djoenet.
Sebelumnya, secara resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase kemiskinan di Indonesia telah turun menjadi 9,71 persen pada September 2021.
Hal ini berarti jumlah penduduk miskin yang sebelumnya mencapai 27,5 juta pada September 2020 sekarang ini telah menurun menjadi 26,5 juta jiwa. (OL-8)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved