Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA kemiskinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami penurunan signifikan. Pencapaian tersebut dinilai tak terlepas imbas dari keberhasilan pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Capaian tersebut diamini Akdemisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu (Unib) Djoenet Santoso saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional: Efektivitas Jaringan Pengaman Sosial Era Pemerintahan Presiden Jokowi dalam Mengentaskan Kemiskinan.
Menurut Djoenet, JPS berperan aktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. Ia juga menyebut pelaksanaan JPS yang tepat sasaran menjadikan program tersebut berjalan dengan efektif.
Salah satu perbedaan yang paling kentara, jelasnya, dapat dilihat dari data jumlah masyarakat miskin khususnya antara periode di masa pandemi. Penurunan demikian begitu dirasakan masyarakat.
"Sangat signifikan kalau saya secara akademik berbicaranyakan data ya. Kemiskinan sebelum pandemi kemudian pada saat pandemi dan setelah pandemi," kata Djoenet di Bengkulu.
Namun, ia mengakui pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga perekonomian. Sehingga menyulitkan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Kondisi demikian, dia melanjutkan, begitu dipahami Jokowi terutama pada saat hadirnya lonjakan tinggi kasus positif Covid-19. Karenanya dia menilai pekuncuran JPS menjadi tepat untuk direalisasikan.
"Tapi kemudian diusahakan bantuan berbagai metode dan program termasuk JPS ini ada beberapa program. Faktanya adalah angka kemiskinannya turun," imbuh Djoenet.
Sebelumnya, secara resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase kemiskinan di Indonesia telah turun menjadi 9,71 persen pada September 2021.
Hal ini berarti jumlah penduduk miskin yang sebelumnya mencapai 27,5 juta pada September 2020 sekarang ini telah menurun menjadi 26,5 juta jiwa. (OL-8)
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved