Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA kemiskinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami penurunan signifikan. Pencapaian tersebut dinilai tak terlepas imbas dari keberhasilan pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Capaian tersebut diamini Akdemisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu (Unib) Djoenet Santoso saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional: Efektivitas Jaringan Pengaman Sosial Era Pemerintahan Presiden Jokowi dalam Mengentaskan Kemiskinan.
Menurut Djoenet, JPS berperan aktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. Ia juga menyebut pelaksanaan JPS yang tepat sasaran menjadikan program tersebut berjalan dengan efektif.
Salah satu perbedaan yang paling kentara, jelasnya, dapat dilihat dari data jumlah masyarakat miskin khususnya antara periode di masa pandemi. Penurunan demikian begitu dirasakan masyarakat.
"Sangat signifikan kalau saya secara akademik berbicaranyakan data ya. Kemiskinan sebelum pandemi kemudian pada saat pandemi dan setelah pandemi," kata Djoenet di Bengkulu.
Namun, ia mengakui pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga perekonomian. Sehingga menyulitkan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Kondisi demikian, dia melanjutkan, begitu dipahami Jokowi terutama pada saat hadirnya lonjakan tinggi kasus positif Covid-19. Karenanya dia menilai pekuncuran JPS menjadi tepat untuk direalisasikan.
"Tapi kemudian diusahakan bantuan berbagai metode dan program termasuk JPS ini ada beberapa program. Faktanya adalah angka kemiskinannya turun," imbuh Djoenet.
Sebelumnya, secara resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase kemiskinan di Indonesia telah turun menjadi 9,71 persen pada September 2021.
Hal ini berarti jumlah penduduk miskin yang sebelumnya mencapai 27,5 juta pada September 2020 sekarang ini telah menurun menjadi 26,5 juta jiwa. (OL-8)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved