Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
ANGKA kemiskinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami penurunan signifikan. Pencapaian tersebut dinilai tak terlepas imbas dari keberhasilan pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Capaian tersebut diamini Akdemisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu (Unib) Djoenet Santoso saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional: Efektivitas Jaringan Pengaman Sosial Era Pemerintahan Presiden Jokowi dalam Mengentaskan Kemiskinan.
Menurut Djoenet, JPS berperan aktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. Ia juga menyebut pelaksanaan JPS yang tepat sasaran menjadikan program tersebut berjalan dengan efektif.
Salah satu perbedaan yang paling kentara, jelasnya, dapat dilihat dari data jumlah masyarakat miskin khususnya antara periode di masa pandemi. Penurunan demikian begitu dirasakan masyarakat.
"Sangat signifikan kalau saya secara akademik berbicaranyakan data ya. Kemiskinan sebelum pandemi kemudian pada saat pandemi dan setelah pandemi," kata Djoenet di Bengkulu.
Namun, ia mengakui pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga perekonomian. Sehingga menyulitkan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Kondisi demikian, dia melanjutkan, begitu dipahami Jokowi terutama pada saat hadirnya lonjakan tinggi kasus positif Covid-19. Karenanya dia menilai pekuncuran JPS menjadi tepat untuk direalisasikan.
"Tapi kemudian diusahakan bantuan berbagai metode dan program termasuk JPS ini ada beberapa program. Faktanya adalah angka kemiskinannya turun," imbuh Djoenet.
Sebelumnya, secara resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase kemiskinan di Indonesia telah turun menjadi 9,71 persen pada September 2021.
Hal ini berarti jumlah penduduk miskin yang sebelumnya mencapai 27,5 juta pada September 2020 sekarang ini telah menurun menjadi 26,5 juta jiwa. (OL-8)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved