Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MAJELIS hakim militer pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi penempatan dana Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) pada 2019-2020.
Dengan demikian, proses persidangan koneksitas dengan terdakwa mantan Direktur Keuangan TWP-AD Brigjen Yus Adi Kamrullah bersama Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH) Ni Putu Purnamasari tetap dilanjutkan.
Penolakan itu disampaikan dalam sidang putusan sela pada Rabu (25/5). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Brigjen Faridah Faisal dengan didampingi hakim anggota Brigjen Hanifan Hidayatulloh dan Laksma Fahzal Hendri. Sebelum membacakan putusan sela, majelis hakim telah mempertimbangkan eksepsi penasihat hukum terdakwa dan tanggapan oditur militer tinggi atas eksepsi tersebut.
Menurut Faridah, pihaknya berkesimpulan bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara korupsi TWP-AD. Sebelumnya, hal itu menjadi keberatan terdakwa karena menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi. Terlebih, perkara korupsi termasuk tindak pidana khusus yang berasas lex specialis derogat legi generali.
Kendati demikian, majelis hakim menyandarkan pendapatnya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang kewenangan absolut. Dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a beleid tersebut, dijelaskan bahwa peradilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.
"Oleh karena terdakwa I (Brigjen Yus) pada waktu melakukan tindak pidana korupsi masih berstatus militer aktif, maka kewenangan mengadili berada pada pengadilan militer," jelas Faridah di ruang sidang.
Keputusan untuk mengadili perkara tersebut di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta juga disebabkan karena Brigjen Yus melakukan tindak pidana itu bersama-sama dengan pihak sipil, yakni Ni Putu. Oleh karenanya, penyelesaian perkara itu diselesaikan secara koneksitas. Adapun menurut Faridah titik berat kerugian dari perkara TWP-AD berada pada kepentingan militer.
Baca juga : JAM-Pidmil Lacak Aset Tersangka Korupsi Tabungan Perumahan Prajurit TNI AD
"Oleh karena titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terletak pda kepentingan militer, maka perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan militer," katanya.
Selain menolak eksepsi dan menegaskan kewenangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, majelis hakim juga menyatakan bahwa surat dakwaan yang telah disusun oditur militer tinggi sah dan dapat diterima.
"Menyatakan sidang perkara terdakwa I Brigjen Yus Adi Kamrullah dan terdakwa II Ni Putu Purnamasari dilanjutkan," tandas Faridah.
Sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi akan dimulai pada Rabu (8/6) mendatang. Oditur militer tinggi Brigjen Murod menyatakan pihaknya akan menghadirkan 35 saksi selama persidangan. Pada acara pemeriksaan pertama, oditur militer tinggi akan membawa 10 saksi ke ruang sidang.
"Karena saksi yang akan dihadirkan di sini sebanyak 35 orang saksi, sehingga pemanggilan pertama nanti kami akan menghadirkan sebanyak 10 orang," kata Murod.
Diketahui, perkara TWP-AD merugikan keuangan negara sebesar Rp133,763 miliar. Keduanya didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 atau Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (OL-7)
Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, menghadapi sidang vonis di PN Subang.
Akhirnya Satgas hanya melakukan penyegelan kantor. Pihak kepolisian berada di ROP selama satu jam dari pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB.
Saat diberi kesempatan tanggapan oleh ketua hakim, terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk menghancurkan barang bukti.
Sebagaimana dikemukakan majelis hakim dalam persidangan, bahwa Jokdri sama sekali tidak terkait dengan perkara pengaturan skor sebagaimana yang ditangani satgas anti mafia bola.
PENGADILAN niaga Madrid, Spanyol, mengeluarkan putusan awal bahwa FIFA maupun UEFA dilarang mencegah rencana pembentukan Liga Super Eropa,
Mahkamah Agung Spanyol kemudian menolak argumen bahwa Kerad Project adalah perusahaan palsu dan memastikan perusahaan itu melakukan kerja secara legal.
Kerja Sama Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Bangunan TNI AD
Ia menambahkan, pembukaan Liga Santri Piala KSAD 2022 akan dimeriahkan dengan berbagai atraksi dan kesenian seperti hadrah, kolone senapan kolaborasi TNI-Polri
Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.
Final yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta itu bahkan kian bermakna, karena diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Santri Tahun 2022.
TNI mengerahkan 169.369 personel yang terdiri dari TNI AD sebanyak 139.339 personel, TNI AL sebanyak 793 personel, dan TNI AU sebanyak 10.237 orang untuk mengamankan Pilkada 2024.
Pengiriman dan perakitan helikopter serbu tersebut akan dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang akan memakan waktu 6 - 24 bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved