Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
MAJELIS hakim militer pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi penempatan dana Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) pada 2019-2020.
Dengan demikian, proses persidangan koneksitas dengan terdakwa mantan Direktur Keuangan TWP-AD Brigjen Yus Adi Kamrullah bersama Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH) Ni Putu Purnamasari tetap dilanjutkan.
Penolakan itu disampaikan dalam sidang putusan sela pada Rabu (25/5). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Brigjen Faridah Faisal dengan didampingi hakim anggota Brigjen Hanifan Hidayatulloh dan Laksma Fahzal Hendri. Sebelum membacakan putusan sela, majelis hakim telah mempertimbangkan eksepsi penasihat hukum terdakwa dan tanggapan oditur militer tinggi atas eksepsi tersebut.
Menurut Faridah, pihaknya berkesimpulan bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara korupsi TWP-AD. Sebelumnya, hal itu menjadi keberatan terdakwa karena menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi. Terlebih, perkara korupsi termasuk tindak pidana khusus yang berasas lex specialis derogat legi generali.
Kendati demikian, majelis hakim menyandarkan pendapatnya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang kewenangan absolut. Dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a beleid tersebut, dijelaskan bahwa peradilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.
"Oleh karena terdakwa I (Brigjen Yus) pada waktu melakukan tindak pidana korupsi masih berstatus militer aktif, maka kewenangan mengadili berada pada pengadilan militer," jelas Faridah di ruang sidang.
Keputusan untuk mengadili perkara tersebut di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta juga disebabkan karena Brigjen Yus melakukan tindak pidana itu bersama-sama dengan pihak sipil, yakni Ni Putu. Oleh karenanya, penyelesaian perkara itu diselesaikan secara koneksitas. Adapun menurut Faridah titik berat kerugian dari perkara TWP-AD berada pada kepentingan militer.
Baca juga : JAM-Pidmil Lacak Aset Tersangka Korupsi Tabungan Perumahan Prajurit TNI AD
"Oleh karena titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terletak pda kepentingan militer, maka perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan militer," katanya.
Selain menolak eksepsi dan menegaskan kewenangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, majelis hakim juga menyatakan bahwa surat dakwaan yang telah disusun oditur militer tinggi sah dan dapat diterima.
"Menyatakan sidang perkara terdakwa I Brigjen Yus Adi Kamrullah dan terdakwa II Ni Putu Purnamasari dilanjutkan," tandas Faridah.
Sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi akan dimulai pada Rabu (8/6) mendatang. Oditur militer tinggi Brigjen Murod menyatakan pihaknya akan menghadirkan 35 saksi selama persidangan. Pada acara pemeriksaan pertama, oditur militer tinggi akan membawa 10 saksi ke ruang sidang.
"Karena saksi yang akan dihadirkan di sini sebanyak 35 orang saksi, sehingga pemanggilan pertama nanti kami akan menghadirkan sebanyak 10 orang," kata Murod.
Diketahui, perkara TWP-AD merugikan keuangan negara sebesar Rp133,763 miliar. Keduanya didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 atau Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (OL-7)
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Dalam sidang lanjutan Sean Combs di Manhattan, saksi bernama samaran 'Jane' mengungkap detail mengejutkan soal dugaan kekerasan seksual, eksploitasi, yang dialaminya.
Mantan asisten Sean "Diddy" Combs memberikan kesaksian emosional di pengadilan New York, mengungkap pelecehan seksual dan kekerasan yang dialaminya selama delapan tahun bekerja.
Deonte Nash, mantan penata gaya Diddy, mengungkap Cassie Ventura pernah dipukuli hingga dijahit di dahi.
Pengadilan Perdagangan Internasional AS menyatakan Donald Trump melampaui kewenangan presiden dengan memberlakukan tarif global.
Capricorn Clark, mantan asisten Sean Combs, bersaksi di pengadilan bahwa sang mogul rap pernah mengancam, menculik, dan memaksanya membantu menutupi kejahatan.
Menteri Nusron Wahid menyatakan akan menindaklanjuti persoalan status tanah Blang Padang di Banda Aceh yang saat ini dipasang plang 'Hak Pakai TNI AD'.
Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyerahkan bantuan rumah nondinas dan santunan pendidikan kepada para warakawuri serta prajurit yang mengalami cacat akibat penugasan operasi.
Jajaran TNI AD menggunakan kendaraan listrik Maung MV3 EV yang diberi nama "Pandu". Kendaraan taktis ini baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indo Defence
KOMNAS HAM mengapresiasi pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, yang akan menindak lanjuti temuan dan rekomendasi amunisi afkir.
Rekomendasi Komnas HAM kepada TNI untuk menutup permanen lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Garut menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi keamanan masyarakat
Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting menyusul peristiwa ledakan amunisi TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved