Selasa 24 Mei 2022, 23:24 WIB

BPK Serukan Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
BPK Serukan Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi

Chaliya/123Rf
Ilustrasi perlindungan data pribadi

 

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan DPR RI dan mengesahkannya menjadi undang-undang.

Upaya tersebut perlu dilakukan demi menjamin keamanan dan ketahanan siber masyarakat Indonesia.

"Merekomendasikan Kemenkominfo melakukan langkah-langkah percepatan dan komunikasi yang intensif dengan DPR RI untuk menyelesaikan RUU PDP dan mengesahkannya sebagai undang-undang, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan," demikian tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat (IHPS) II 2021 yang dirilis Selasa (24/5).

Rekomendasi tersebut dimunculkan menyusul adanya temuan BPK terkait permasalahan pada aspek peraturan dan regulasi (Legal), standardisasi, prosedur, dan protokol (Technical), kelembagaan/organisasi (Organizational), pengembangan kapasitas (Capacity Development), dan kerja sama (Cooperation) di tubuh Kemenkominfo.

Baca juga : Kejagung Turunkan 34 JPU untuk Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai

Jika tidak segera diatasi, itu dapat memengaruhi efektivitas tata kelola keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional.

BPK melihat Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait PSTE dan SPBE belum disusun secara integratif dan memadai. Akibatnya, perlindungan data pribadi rentan bocor.

Pelaksanaan teknis dan operasional PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pun menjadi terhambat. (OL-7)

Baca Juga

Dok MI

Usut Tiga Kasus Korupsi, Kejagung "Bersih-bersih" Kementerian Perdagangan

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 29 Juni 2022, 23:44 WIB
Ia menilai, kasus-kasus di lingkungan Kemendag memang rentan berpotensi...
Antara

Kejagung Periksa Saksi PT Dini Nusa Kusuma Terkait Korupsi Satelit Kemenhan

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 29 Juni 2022, 23:41 WIB
Kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara itu mencapai Rp500,579...
Antara

KPK Selisik Pengusulan Anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 29 Juni 2022, 23:36 WIB
KPK memeriksa mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Selasa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya