Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KANTOR Staf Presiden (KSP) meminta seluruh pihak bijak menyikapi kasus penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) ke Singapura. Kasus tersebut jangan sampai memperkeruh situasi di dalam negeri.
“Jangan membiasakan mengambil kesimpulan dengan apa yang terjadi pada UAS dan mengeluarkan pernyataan bahwa ada pesanan,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘UAS Ditolak Singapura, Jangan Jadi Gaduh di Indonesia,’ Minggu (22/5)
Ngabalin mengatakan tudingan itu ibarat halusinasi lantaran tidak jelas asal muasalnya. Apalagi, sampai membawa kasus UAS ke ranah politik.
“Mari beri penjelasan sebaik-baiknya bahwa peristiwa ini tidak hanya terjadi ke UAS tapi terjadi untuk siapa saja,” tandasnya.
Ngabalin menyebut penolakan UAS ke Singapura murni hak subjektivitas petugas imigrasi Singapura. Masalah tersebut jangan diperpanjang. “Akal, pikiran, dan hati kita diluruskan. Jangan panas-panasin orang,” ujar dia.
Ngabalin menegaskan hak subjektivitas tidak bisa diintervensi siapapun. Sehingga Indonesia perlu menghormati kedaulatan Singapura.
“Tenang dan jangan kalap. Please deh supaya kita jaga situasi dengan baik,” tutur dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai ada agenda tersembunyi di balik penolakan Somad ke Singapura. Nasir menyebut seharusnya tidak ada alasan UAS dilarang masuk ke Negeri Singa.
“Tentu saja menurut saya ada ‘pesanan,’ sehingga UAS tidak dikasih masuk Singapura,” kata Nasir dalam diskusi kesempatan yang sama.
Nasir mengaku tidak tahu pesanan tersebut datang dari dalam atau luar negeri. Namun dia tidak begitu yakin pesanan penolakan UAS berasal dari Indonesia.
“Bisa jadi memang ada pesanan di luar Indonesia yang meminta agar UAS tidak diizinkan masuk ke Singapura,” papar anggota Komisi III DPR itu. (OL-8)
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
PERSIDANGAN ekstradisi buron dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, belum menghasilkan putusan.
Suryopratomo mengatakan, perlawanan Tannos membuat proses ekstradisi tidak akan berjalan cepat. Sidang dimulai lagi dengan agenda mendengarkan saksi dari kubu Tannos, pada 7 Juli 2025.
Jika mengacu pada jadwal persidangan, Supratman memperkirakan m pada 25 Juni seharusnya sudah keluar hasil putusan sidang.
Percepatan pemulangan Tannos itu merupakan komitmen perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.
Buktinya, permintaan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E itu ditolak.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved