Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR berharap diberikan mandat untuk bisa segera membahas tiga RUU DOB Papua. Sebab hingga kini Komisi II DPR belum menerima disposisi dari pimpinan DPR. Sehingga belum diketahui atau dipastikan alat kelengkapan dewan yang akan membahasnya.
"Kami belum ada disposisi pimpinan. Apakah ke Komisi II atau dibentuk pansus," ungkapnya.
Baca juga: Hasto: PDIP Bisa Usung Capres - Cawapres Sendiri
Meski belum menerima disposisi kemungkinan RUU tersebut akan dibahas pada pekan depan. "Iya kemungkinan pekan depan," ucapnya.
Dalam mekanisme yang telah diatur Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima DPR akan dibawa dalam rapat pimpinan yang kemudian dibahas kembali dalam Badan Musyawarah (Bamus) bersama setiap fraksi. Selanjutnya dapat menentukan alat kelengkapan dewan yang membahasnya hingga tuntas.
"Harus dirapatkan dulu oleh pimpinan kemudian dibawa ke bamus setelah itu baru bisa ditentukan siapa yang akan membahasnya, apakah di komisi atau dibentuk pansus," terangnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus sudah menerima surat Surpres pembahasan tiga beleid tersebut. Surpres akan ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan, bamus dan dibacakan dalam paripurna. Selain Surpres, DPR juga telah menerima daftar inventaris masalah (DIM) tiga RUU DOB Papua. (Sru)
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved