Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR berharap diberikan mandat untuk bisa segera membahas tiga RUU DOB Papua. Sebab hingga kini Komisi II DPR belum menerima disposisi dari pimpinan DPR. Sehingga belum diketahui atau dipastikan alat kelengkapan dewan yang akan membahasnya.
"Kami belum ada disposisi pimpinan. Apakah ke Komisi II atau dibentuk pansus," ungkapnya.
Baca juga: Hasto: PDIP Bisa Usung Capres - Cawapres Sendiri
Meski belum menerima disposisi kemungkinan RUU tersebut akan dibahas pada pekan depan. "Iya kemungkinan pekan depan," ucapnya.
Dalam mekanisme yang telah diatur Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima DPR akan dibawa dalam rapat pimpinan yang kemudian dibahas kembali dalam Badan Musyawarah (Bamus) bersama setiap fraksi. Selanjutnya dapat menentukan alat kelengkapan dewan yang membahasnya hingga tuntas.
"Harus dirapatkan dulu oleh pimpinan kemudian dibawa ke bamus setelah itu baru bisa ditentukan siapa yang akan membahasnya, apakah di komisi atau dibentuk pansus," terangnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus sudah menerima surat Surpres pembahasan tiga beleid tersebut. Surpres akan ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan, bamus dan dibacakan dalam paripurna. Selain Surpres, DPR juga telah menerima daftar inventaris masalah (DIM) tiga RUU DOB Papua. (Sru)
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved