Headline
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
TERBENTUKNYA Koalisi Indonesia Bersatu yakni Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghangatkan situasi politik dalam menyongsong Pilpres 2024 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini PDIP belum berpikir untuk koalisi karena masih terlalu dini membicarakan Pilpres 2024.
Dijelaskan dia, secara perolehan suara PDIP bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri pada 2024 mendatang. Hal ini tidak terlepas dari dukungan rakyat.
Baca juga : Megawati Cerita Suasana Jelang Pemilu seperti Suasana Dansa, Jokowi Bingung
"Kami bisa mengusung calon sendiri karena dukungan rakyat sudah teruji di Pilpres 2019 lalu," ujar Hasto, Jumat (20/5).
Saat ini, sambungnya, PDIP masih fokus menggerakkan semangat gotong-royong untuk mewujudkan kepercayaan rakyat.
"Ini upaya untuk modal politik bagi PDIP mengusung calon sendiri," terangnya.
Baca juga : Gibran Tolak Dipasangkan dengan Ganjar, Jawaban untuk Puan Maharani
Terpisah, Ketua Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad mengungkapkan, LGP sudah jauh-jauh hari memprediksi bahwasannya DPP PDIP akan mengusung Kader sendiri yaitu, Ganjar - Puan.
Sampai saat ini, hanya PDI Perjuangan yang sudah mempunya tiket nyapres. Adapun dari lawan koalisi belum kelihatan bentuknya. Pasalnya PDI Perjuangan sudah memenuhi syarat Presidential Threshold.
"PDI Perjuangan sudah memenuhi itu, karena minimal syarat 115 kursi, sedangkan sekarang posisi PDI Perjuangan mempunyai 128 kursi di parlemen," kata Mochtar Mohamad.
Baca juga : Godok 5 Nama Terkuat, PDIP akan Umumkan Cawapres Ganjar pada 4 November
Untuk kader sendiri, lanjut M2, sapaan familiar Mochtar Mohamad, PDI Perjuangan sudah siap dengan kader terbaiknya yang sudah mempunyai reputasi, rekam jejak yang tak diragukan lagi, yakin Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.
"Mas Ganjar dan Mbak Puan kader yang sudah siap. Ini menjadi peluang besar Mas Ganjar dan Mbak Puan menang satu putaran," paparnya.
"Kenapa bisa?, karena Mas Ganjar dan Mbak Puan menjadi lokomotif membawa PDIP Perjuangan menjadi mayoritas tunggal," imbuhnya.
Baca juga : Megawati Minta Kader PDIP Ikuti Instruksi atau Mundur Sukarela
Mochtar Mohamad meyakini, pada Pemilu Legislatif yang akan datang akan banyak partai yang tidak lolos di parlementer threshold. Paling ada di kisaran 3 sampai 6 partai yang lolos.
"Ini apa? karena partai lain tidak memiliki kader capres yang kuat," tutupnya. (RO/OL-09)
Baca juga : Munas LGP Tetapkan Usung Ganjar dan Puan Jadi Bakal Capres-Cawapres 2024
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Zaenur Rohman menilai tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terlalu ringan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan.
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved