Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 112 orang praja IPDN bergabung dengan 751 peserta lainnya untuk mengikuti Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) ke-XLVII 2022.
Selain IPDN, turut bergabung pula taruna dari Akpol sebanyak 246 orang, Akmil sebanyak 288 orang, AAU sebanyak 111 orang dan AAL sebanyak 106 orang. Adapun jumlah personil yang terlibat dalam Latsitarda tahun ini sebanyak 1.143 orang.
Nantinya praja IPDN akan dibagi ke dalam 4 satlat yang berlokasi di Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat untuk melaksanakan beberapa program kerja. Latihan gabungan ini akan berlangsung dari 14 Mei- 11 Juni 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Upacara pembukaan latsitarda dilaksanakan Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB dengan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Setelah melaksanakan upacara pembukaan, praja IPDN beserta peserta latihan lainnya kemudian mengikuti kirab latsitardanus yang berlangsung dari Kantor Gubernur NTB hingga berakhir di Kawasan Taman Mayura.
Panglima TNI Andika Perkasa yang hadir beserta Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jajaran pimpinan dari IPDN, AL, AU, AD beserta jajaran pimpinan lainnya berharap latsitarda ini dapat menjadi kegiatan integrasi awal antara praja, taruna serta mahasiswa sebagai latihan bersama dan kedepannya 10 atau 20 tahun. Sehingga kedepan bisa tercipta kebersamaan di dunia kerja.
Hal senada juga diungkapkan Rektor IPDN Hadi Prabowo. "Semoga kedepannya para peserta ini dapat menjalin komunikasi yang baik, sehingga nanti apabila sudah terjun menjadi abdi negara dapat saling support membangun negeri," tandas Hadi.
Hadi menambahkan, Latsitardanus tahun ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi para praja dan taruna tingkat akhir dalam mengimplementasikan materi yang telah dipelajari di masing-masing lembaga pendidikan.
“Saya juga harap praja yang akan mengikuti Latsitardanus ini tetap menjaga protokol kesehatan, meskipun kami semua di IPDN sudah mendapatkan vaksinasi booster covid-19, tapi prokes tetap harus diterapkan. Saya juga menekankan kepada seluruh praja untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan latihan ini dan tetap jaga nama baik lembaga, ikuti aturan-aturan yang ditetapkan, juga adat istiadat dan kerifan lokal disana,' pungkasnya. (OL-8)
Panglima TNI Agus Subiyanto tegaskan status Siaga 1 adalah uji kesiapan rutin untuk personel & alat, bukan darurat nasional. Simak penjelasan lengkapnya di sini
Dengan jabatan baru itu, Lucky yang merupakan angkatan pertama SMA Taruna Nusantara itu otomatis menyandang pangkat jenderal bintang tiga TNI alias letnan jenderal.
Apa itu Siaga 1 TNI? Pelajari pengertian, prosedur operasional, hingga sejarah penetapannya di Indonesia dalam panduan komprehensif ini.
Apa yang terjadi jika Panglima TNI menetapkan Siaga 1? Pelajari prosedur kesiapsiagaan militer, instruksi operasi, dan pengaruhnya bagi masyarakat sipil.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Peran aktif prajurit TNI dalam membantu masyarakat dearah adalah wujud pengabdian Dan kecintaan TNI terhadap Rakyat dan Bangsa Indonesia.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved