Jumat 13 Mei 2022, 23:56 WIB

KPK Imbau Pegawai Alfamidi Menyerahkan Diri

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
KPK Imbau Pegawai Alfamidi Menyerahkan Diri

Antara
Ketua KPK Firli Bahuri

 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengultimatum karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR), yang buron. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020.

"KPK memerintahkan kepada saudara untuk segera memenuhi kewajiban untuk hadir di dalam panggilan KPK," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5)

Firli mengimbau Amri untuk kooperatif untuk memenuhi panggilan tim penyidik. Dia juga mengimbau kepada pihak-pihak yang tahu keberadaan Amri supaya memberitahukan kepada KPK.

"Jangan pernah ada pihak yang menyembunyikan terhadap keberadaan Amri karena sesungguhnya menghambat, menghalangi proses penyidikan juga termasuk tindak pindana korupsi," ucap Firli.

Pada perkara ini, KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.

Dua pihak juga ditetapkan sebagai tersangka yakni, Amri serta Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH). Hanya Amri masih dinyatakan buron.

Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain itu, Amri juga mengguyur Richard sebesar Rp500 juta. Fulus itu untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail. Uang diberikan bertahap melalui Andrew.

KPK juga mengendus Richard menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. Namun, hal itu masih didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.

Pada perkara ini, Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Tersangka Peristiwa HAM Berat Paniai Segera Diadili di Pengadilan HAM Makassar

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 19 Mei 2022, 23:32 WIB
Sangkaan yang menjerat IS terkait pertanggungjawaban rantai komando atas kejahatan terhadap...
Dok MI

Wamen ATR/BPN Pastikan Lahan IKN Nusantara Tak Tumpang Tindih

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 19 Mei 2022, 21:30 WIB
"IKN tidak ada tumpang tindih karena sebagian besar itu kan kawasan hutan...
Dok MI

KPK Lantik 43 Pejabat Fungsional Baru

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 19 Mei 2022, 20:07 WIB
Pelantikan dipimpin Sekretaris Jenderal KPK Cahya H...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya