Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
GONJANG-ganjing perpolitikan di Indonesia makin terasa akhir-akhir ini. Sejumlah pihak secara terbuka mulai mencuatkan nama-nama yang bakal diusung sebagai Presiden RI di 2024.
Meski begitu, Seknas Jokowi tak ingin terbawa arus, tapi memilih loyal terhadap Presiden Joko Widodo serta menunggu arahan terkait siapa yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.
"Kami tetap tegak lurus terhadap Presiden Jokowi dan terus mengawal kepemimpinan beliau sampai akhir periode nanti," kata Monisyah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi Komunitas Warga Indonesia pendukung Jokowi atau Seknas Jokowi sekaligus Ketua Seknas Jokowi DKI Jakarta dalam keterangan pers, Jumat (13/5).
Menurut Monisyah, secara khusus, dalam Rapimnas Seknas Jokowi 2021, Presiden Jokowi sudah jelas-jelas meminta agar para relawan bersabar dan menunggu arahan selanjutnya.
"Seknas Jokowi itu seksi, pasti ditarik untuk dukung si A atau si B di Pilpres 2024. Seknas Jokowi sudah terbukti menjadikan saya sebagai presiden dua periode. Jadi, jangan terburu-buru menentukan sikap menuju tahun 2024," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapimnas Seknas Jokowi, 12 Juni 2021 lalu.
Monisyah mengatakan, atas dasar itulah, kami komitmen untuk loyal dan setia serta sederap langkah dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi adalah harga mati untuk kami," serunya lugas.
Baca juga: Golkar, PAN, PPP Bersatu Kawal Program Strategis
Terkait, riuh redamnya para pembantu Presiden memperkenalkan diri ke masyarakat agar dapat diusung di Pilpres 2024, Monisyah menilai, itu hak politik bagi setiap orang.
"Kita tidak alergi dengan itu. Hanya saja, diingatkan bahwa ada tugas yang lebih penting untuk memparipurnakan program Presiden Jokowi. Jangan karena sibuk 'kampanye', tugas utama sebagai menteri terabaikan," kata Monisyah.
Meski begitu, Monisyah menilai, tidak perlu lah para menteri yang digadang-gadang untuk maju pada Pilpres 2024 nanti sampai harus mengundurkan diri.
"Tidak perlu. Yang penting, tetap bisa membagi waktu, pikiran, dan tenaganya, serta mengutamakan tugas-tugas sebagai menteri," tuturnya.
Disoroti pula soal makin derasnya upaya mendiskreditkan Presiden Jokowi. "Memang kondisi demikian. Harus dilihat bahwa itu hanya dinamika politik saja. Tapi harus dilihat, ada yang mengkritisi, ada juga yang menfitnah," tegasnya.
Dikatakan, sejauh ini mayoritas rakyat Indonesia tetap memberi nilai positif terhadap apa yang telah dikerjakan Presiden Jokowi.
"Selama tiga tahun di periode kedua ini, sudah begitu banyak hasil kerja yang ditorehkan Presiden Jokowi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Itu harus diakui. Karenanya, kami yakin Presiden Jokowi akan dapat menuntaskan kerjanya hingga Oktober 2024," tukasnya.
Monisyah mengajak masyarakat untuk selalu mendoakan Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keluarganya masing-masing untuk tetap kuat menjalani periode kepemimpinan hingga akhir masa jabatan
. "Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesabaran kepada Presiden dan Wapres kita," pungkasnya. (RO/OL-09)
Titiek mengatakan bahwa jabatan pemerintahan saat ini pun belum genap setahun. Dia juga meyakini Prabowo belum terpikir untuk menjabat dua periode.
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, David Febrian, mengatakan pihaknya berharap penyidik dapat menindaklanjuti aduan tersebut secara serius.
Relawan Jokowi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggelar konsolidasi pemilu damai, di Kuningan, Jakarta Selatan.
"Tentu yang paling penting kami juga berharap pelaksanaan Pemilu 2024 akan berjalan dengan lancar."
Bawaslu diminta bergerak mengusut dugaan kecurangan Pemilu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu relawan Arus Bawah Jokowi
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved