Minggu 01 Mei 2022, 16:35 WIB

Tokoh Sulbar Sebut Kebijakan Jokowi Terapkan Pembangunan Berkeadilan

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Tokoh Sulbar Sebut Kebijakan Jokowi Terapkan Pembangunan Berkeadilan

Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo

 

TOKOH sekaligus penggagas terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, Syahrir Hamdani menyebut kebijakan pembangunan yang diambil oleh Joko Widodo (Jokowi) untuk kebaikan Indonesia. Menurut dia, Jokowi tak hanya berpikir untuk satu kelompok atau daerah, tetapi berfikir untuk kemajuan bersama yakni bangsa Indonesia

“Pilihannya (kebijakan) betul-betul dia berpikir untuk Indonesia,” tegas Syahrir dalam pernyataannya, Minggu (1/5)

Syahrir menilai Jokowi merupakan pemimpin yang menerapkan pembangunan yang berkeadilan. Semua itu baru dia lihat di era kepemimpinan Jokowi. 

“Ini seharusnya sudah hadir dari periode-periode sebelumnya. Nah kenapa baru hadir, di situ kelihaian Pak Jokowi,” kata Syahrir.

Lebih lanjut, pemerataan pembangunan ini menurut Syahrir akan  mampu membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Sebab, ketika akses suatu daerah mudah dijangkau, ongkos produksinya pun bakal lebih murah.

Syahrir menutur keberhasilan Jokowi yang tidak hanya membangun di Pulau Jawa saja. Namun, presiden RI ke-7 itu mampu mewujudkan kemajuan pembangunan hingga ke pelosok negeri.

“Kemajuan-kemajuan yang saya lihat ini orientasi pembangunan ini tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi sudah melebar ke Sumatera, ke Irian termasuk Sulawesi Barat,” ujar Syahrir.

Terakhir Syahrir mengungkapkan rasa apresiasinya terhadap kepemimpinan Jokowi selama hampir dua periode ini. Ia melihat, kebijakan-kebijakan yang telah diambil Jokowi cukup baik untuk kepentingan bangsa dan negara. (OL-8)

Baca Juga

Dok. BPIP

Kepala BPIP : Ikon Prestasi Pancasila Upaya Partisipatoris-Kolaboratif Pembinaan Ideologi Pancasila

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 05 Desember 2022, 10:16 WIB
Para Ikon Prestasi Pancasila tersebut diharapkan menjadi panutan dan sumber inspirasi untuk terus bersama membangun dan mencintai...
Antara

KPK Dalami Laporan Dugaan Gratifikasi Tambang Kabareskrim dengan Tan Paulin

👤MGN 🕔Senin 05 Desember 2022, 10:14 WIB
KPK memastikan bakal mendalami semua laporan itu. Termasuk, dugaan keterlibatan semua pihak...
Dok. DPR RI

MK Putuskan Koruptor Hilang Hak Politiknya 5 Tahun Setelah Bebas, DPR : KPU tak Perlu Konsultasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 05 Desember 2022, 09:00 WIB
"KPU tidak perlu berkonsultasi dengan Komisi II DPR terkait dengan perintah keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya