Rela Curangi Proses Seleksi, Pemerintah Dinilai Istimewakan ASN

PENGUNGKAPAN kasus kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2021 yang dilakukan Bareskrim Polri dinilai hanya merupakan fenomena puncak gunung es. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, praktik seperti itu masih banyak terjadi di daerah.

Ia mengatakan, kecurangan proses seleksi CASN menunjukkan besarnya minat masyarakat menjadi ASN. Hal itu, lanjutnya, tidak terlepas dari hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada para ASN.

"Sumber masalahnya itu pemerintah dalam memberikan kebijakan, ASN ini terasa istimewa dari kelompok yang lain. Misalnya mengenai kesejahteraanya, tunjangannya yang besar, dan macam-macamnya," kata Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (30/4).

Dalam hal ini, pemerintah dinilai lemah dalam mengurus tata kelola ASN. Salah satu contohnya, kata Trubus, adalah besaran penghasilan antara ASN yang kerjanya hanya "duduk-duduk" dan yang benar-benar bekerja. Apalagi, ASN yang tidak bekerja dengan baik tidak dihukum dengan berat dan menimbulkan efek jera.

"Karena selama ini kalau mereka melakukan pelanggaran, paling-paling cuma dimutasi," terang Trubus.

Pada Senin (25/4) lalu, Bareskrim mengumumkan 30 tersangka yang terjaring di 10 wilayah. Dari angka tersebut, sembilan di antaranya merupakan pegawai negeri sipil (PNS). Para terangka mendapat imbalan bervariasi, mulai dari Rp80 juta sampai Rp600 juta dari peserta CPNS. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus