Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
BUPATI Bogor Ade Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap yang melibatkan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Kamis (28/4).
Selain Bupati Ade Yasin, dari 12 yang ditangkap, ada 7 orang lainnya yang statusnya kini jadi tersangka. Tiga orang di antaranya adalah anak buah Ade, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor MA, Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor IA, serta RT, BPK dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Sedangkan empat orang lainnya adalah dari BPK Perwakilan Jabar. Mereka masing-masing ATM, pegawai BPK perwakilan Jabar yang menjabat sebagai Kasub Auditor Jabar 3 Pengendali Teknis, AM, pegawai BPK Perwakilan Jabar, yang menjabat sebagai Ketua Tim Audit Intrim Kabupaten Bogor, HNRK, pegawai BPK perwakilan Jabar sebagai pemeriksa, dan GGTR, Pegawai BPK perwakilan Jabar, atau pemeriksa.
Baca juga: Ade Yasin Diduga Terlibat Suap Pengurusan Laporan Keuangan
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (28/4) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan peran Bupati Ade Yasin dan anak buahnya adalah sebagai pemberi suap dan empat orang dari BPK Perwakilan Jabar sebagai penerima suap.
KPK menahan kedelapan orang itu di beberapa tempat.
"Kedelapan tersangka dilakukan penahanan seama 20 hari terhitung sejak 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022," jelas Firli.
Tersangka Ade ditahan secara terpisah dengan ketiga anak buahnya. Ade ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sementara MA dan IA ditahan di rutan KPK kav chat 1 dan RT ditahan di rutan Gedung Merah Putih.
Kemudian ATM ditahan di rutan KPK pada Pongdam Jaya Guntur, AM ditahan dirutan Gedung Merah Putih, HNRK ditahan di rutan KPK pada Pongdam Jaya, dan GGTR.
Sebelumnya, Selasa (26/4), tim KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 12 orang di di beberapa tempat di wilayah Bandung dan beberapa tempat di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor.
Beserta ke-12 orang tersebut KPK juga menyita barang bukti berupa uang dengan total Rp 1 miliar, 24 juta. Rinciannya sebesar Rp 570 juta uang tunai dan uang pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta. (OL-1)
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
PERUBAHAN preferensi konsumen dalam memilih tempat tinggal mendorong tren hunian yang mengutamakan kualitas hidup, keseimbangan dengan alam, dan kemudahan akses ke pusat kota.
IKATAN Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Khusus (Orwilsus) Bogor sukses menggelar Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) Tahun 2025.
Pesawat ringan jenis S216 dilaporkan jatuh di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Satu orang meninggal dunia.
KABAR duka datang dari Pemerintahan kota Bogor. Wali Kota Bogor periode 1999-2004, Iswara Natanegara meninggal dunia.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved