Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DEWAN Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) angkat bicara terkait polemik kelangkaan minyak goreng dan kasus dugaan korupsi ekspor CPO yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI M Ageng Dendy Setiawan disampaikan, penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan langkah Kejaksaan Agung yang harus di apresiasi.
"Namun kami berharap penyidikan sampai ke akar-akarnya. Sampai tuntas. Persoalan minyak goreng yang merugikan rakyat serta merugikan negara ini harus diusut sampai ke akar permasalahannya," tegasnya, Sabtu (23/04/2022).
Dendy menilai, dalam hal ini, kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) patut dipertanyakan. Karena telah lalai dalam mengontrol struktur jajarannya. Serta patut dicurigai apakah ada keterlibatan Mendag dalam tindakan yang dilakukan jajarannya tersebut, yang telah ditetapkan tersangka.
"Kami berharap Pak Presiden (Joko Widodo) mengevaluasi Menteri Perdagangan serta mencopot jabatannya sebagai menteri, karena telah lalai dalam mengontrol jajarannya. Jika kelanjutan proses oleh Kejasaan Agung membuktikan Mendag mengetahui atau adanya keterlibatan, maka harus diproses sesuai ketentuan," lanjutnya.
Baca juga: Lili Pintauli Dianggap Tidak Layak Lagi Jabat Pimpinan KPK
Dendy menduga, ada keterlibatan menteri bersangkutan dalam kasus yang tengah ditangani kejaksaan tersebut. Sebab, bagaimana mungkin kebijakan yang diambil tak diketahui menteri sebagai pimpinan lembaga (kementerian).
Lebih dari itu, dorongan agar Mendag dicopot dari jabatannya sebagai menteri, karena tak mampu mengamankan pasokan minyak goreng, hingga terjadi kelangkaan beberapa waktu lalu.
"Ini negara seperti kalah dengan mafia. Yang menjadi korbannya masyarakat. Harus ada evaluasi dari Pak Presiden terhadap jajaran kabinetnya. Mendag ini tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Kelangkaan minyak goreng sejak beberapa waktu lalu, sudah cukup menjadi alasan kuat untuk pencopotan," kata Dendy tegas.
Dendy juga menyampaikan akan turun ke jalan jika mendag tidak bertanggung jawab terkait persoalan minyak goreng.(Ant/OL-4)
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
PROSES penyusunan anggaran belanja dan strategi pembangunan Tahun 2026 serta RAPBN 2026 saat ini sedang berlangsung.
Mensesneg sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi menyebut belum ada rencana dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Meski isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan kerap muncul, ia menegaskan bahwa partai tersebut telah mendapatkan posisi strategis di luar kabinet.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved