Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) angkat bicara terkait polemik kelangkaan minyak goreng dan kasus dugaan korupsi ekspor CPO yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI M Ageng Dendy Setiawan disampaikan, penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan langkah Kejaksaan Agung yang harus di apresiasi.
"Namun kami berharap penyidikan sampai ke akar-akarnya. Sampai tuntas. Persoalan minyak goreng yang merugikan rakyat serta merugikan negara ini harus diusut sampai ke akar permasalahannya," tegasnya, Sabtu (23/04/2022).
Dendy menilai, dalam hal ini, kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) patut dipertanyakan. Karena telah lalai dalam mengontrol struktur jajarannya. Serta patut dicurigai apakah ada keterlibatan Mendag dalam tindakan yang dilakukan jajarannya tersebut, yang telah ditetapkan tersangka.
"Kami berharap Pak Presiden (Joko Widodo) mengevaluasi Menteri Perdagangan serta mencopot jabatannya sebagai menteri, karena telah lalai dalam mengontrol jajarannya. Jika kelanjutan proses oleh Kejasaan Agung membuktikan Mendag mengetahui atau adanya keterlibatan, maka harus diproses sesuai ketentuan," lanjutnya.
Baca juga: Lili Pintauli Dianggap Tidak Layak Lagi Jabat Pimpinan KPK
Dendy menduga, ada keterlibatan menteri bersangkutan dalam kasus yang tengah ditangani kejaksaan tersebut. Sebab, bagaimana mungkin kebijakan yang diambil tak diketahui menteri sebagai pimpinan lembaga (kementerian).
Lebih dari itu, dorongan agar Mendag dicopot dari jabatannya sebagai menteri, karena tak mampu mengamankan pasokan minyak goreng, hingga terjadi kelangkaan beberapa waktu lalu.
"Ini negara seperti kalah dengan mafia. Yang menjadi korbannya masyarakat. Harus ada evaluasi dari Pak Presiden terhadap jajaran kabinetnya. Mendag ini tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Kelangkaan minyak goreng sejak beberapa waktu lalu, sudah cukup menjadi alasan kuat untuk pencopotan," kata Dendy tegas.
Dendy juga menyampaikan akan turun ke jalan jika mendag tidak bertanggung jawab terkait persoalan minyak goreng.(Ant/OL-4)
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, angkat bicara soal absennya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih jilid III di Istana Negara, Rabu (17/9).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan rekor penutupan tertinggi sepanjang masa di level 8.025,18 pada perdagangan kemarin, Rabu (17/9).
Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam mereshuffle Kabinet Merah Putih merupakan upaya untuk konsolidasi kekuasaan.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved