Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo bergerak cepat mengungkap siapa dalang yang membuat langka dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia. Kesuksesan pemerintah tersebut menjadi bukti jika penegakan hukum di era Jokowi telah berjalan dengan baik.
Ketua Kejaksaan RI Barita Simanjuntak menyebut keberhasilan pengungkapan mafia minyak goreng ini tak lepas dari ketegasan Jokowi. Menurutnya, jika presiden tidak segera mengambil langkah cepat, maka kasus tersebut juga tidak akan mudah terungkap.
“Presiden Jokowi sebagai pemimpin eksekutif tertinggi memberikan arah penegakkan hukum. Beliau sudah katakan tidak akan main-main dengan mafia minyak goreng. Kalau presidennya ragu-ragu, pengungkapan kasus ini tentu tidak akan terlaksana,” terang Barita.
Kejagung mengungkap dalang di balik kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Tanah Air. Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana.
Kemudian, tiga pimpinan perusahaan swasta, yaitu Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Barita mengatakan, Jokowi telah mengambil peran vital dalam kesuksesan pengungkapan kasus minyak goreng ini. Melalui koordinasi dan arahan yang diberikan kepada Kejagung dan pihak-pihak terkait.
Barita optimistis penegakan hukum akan berjalan dengan baik jika Kepala Negara memiliki keberanian serta ketegasan yang tinggi. Sehingga, Indonesia memiliki harapan untuk bisa menjadi negara yang bersih dari kasus korupsi.
“Saya kira sudah baik koordinasi yang dilakukan presiden. Instruksi beliau tidak ada kepentingan. Murni melakukan penegakan hukum, dan tegas. Berani memerintahkan Kejagung, dan Kejagung berani. saya kira itu yg dibutuhkan saat ini,” ujar Barita.
Senada dengan Barita, aktivis kepemudaan Karman BM juga turut mengapresiasi ketegasan Jokowi dalam mengungkap kasus minyak goreng ini. Ia melihat jika Jokowi benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang menyengsarakan masyarakat ini.
“Pengungkapan dugaan kasus korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil oleh kejaksaan agung merupakan bentuk komitmen pak Presiden Jokowi dalam memberantas mafia minyak,” ujar Karman. (OL-8)
HARGA minyak goreng di sejumlah pasar di Kota Palembang, Sumsel mengalami kenaikan beberapa pekan belakangan.
Togar menegaskan, sebenarnya minyak goreng tidak langka di pasaran. Hanya, ekosistem dalam penyaluran dan pengawasan distribusinya belum siap, tetapi tetap dipaksakan oleh pemerintah.
Master berkhilah, kelangkaan minyak goreng disebabkan adanya kebijakan kontrol harga (price control)
Menurut Tumanggor, saat itu seluruh perusahaan CPO memang berniat membantu pemerintah secara sukarela.
Ia mengakui, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 menyebabkan produsen minyak goreng menghentikan produksinya
Pasalnya, dalam satu kesempatan, Kamaruddin menyebut polisi itu mengabdi kepada negara hanya satu minggu, dan sisanya kepada mafia.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut dua Bos PT Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf dilarang bepergian ke luar negeri.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ada atau tidaknya tersangka baru dalam kasus tersebut, Anang belum bisa memastikan. Namun, ia menyebut bahwa Kejagung masih terus mendalami beberapa alat bukti dan keterangan.
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Pengadaan laptop Chromebook, di Kemendikbudristek tahun 2020–2022, sebenarnya sudah dirancang sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved