Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
UPAYA pemerintah memperkuat sistem pertahanan dengan meresmikan holding BUMN Defend ID dinilai sebagai langkah yang tepat.
Anggota Komisii I DPR Fadli Zon mengatakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau yang besar, membutuhkan sistem pertahanan yang kuat.
"Industri pertahanan memang sangat penting. Indonesia ini negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Agak sulit mempunyai sistem pertahanan yang berbeda. Jadi, memang kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satunya dengan membuat holding ini," ujarnya, Kamis (21/4).
Baca juga: Resmikan Defend ID, Presiden: Sudah Saya Tunggu Sejak Lama
Fadli memperkirakan holding di sektor BUMN pertahanan itu dapat berjalan dengan efisien. Pihaknya juga optimistis Indonesia bisa menghasilkan produk pertahanan yang dibutuhkan untuk sektor darat, laut, maupun udara.
"Kalau ini berjalan efisien, kita bisa memproduksi produk pertahanan yang sangat dibutuhkan," pungkasnya.
Indonesia dikatakannya masih memiliki ancaman fisik serangan atau ancaman perang. Fadli mencontohkan di Laut China Selatan, yang menjadi ancaman nyata di mana banyak kapal asing beroperasi di zona eklusif ekonomi Indonesia.
Baca juga: Menhan Prabowo Menjadi Tamu Istimewa Putra Mahkota Arab Saudi
"Sampai sekarang, kita lihat kapal negara asing masuk dan beroperasi di wilayah zona eksklusif ekonomi. Jumlahnya puluhan, mungkin ratusan," pungkasnya.
Adanya ancaman perang, lanjut dia, seharusnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa dibutuhkan alutsista yang kuat. "Kita perlu satelit dan sebagainya untuk memantau, misalnya di Laut China Selatan," sambungnya.(OL-11)
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon, mengharapkan agar melalui buku sejarah dapat menemukan kembali jati diri bangsa.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf tak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1998.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved