Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
UPAYA pemerintah memperkuat sistem pertahanan dengan meresmikan holding BUMN Defend ID dinilai sebagai langkah yang tepat.
Anggota Komisii I DPR Fadli Zon mengatakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau yang besar, membutuhkan sistem pertahanan yang kuat.
"Industri pertahanan memang sangat penting. Indonesia ini negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Agak sulit mempunyai sistem pertahanan yang berbeda. Jadi, memang kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satunya dengan membuat holding ini," ujarnya, Kamis (21/4).
Baca juga: Resmikan Defend ID, Presiden: Sudah Saya Tunggu Sejak Lama
Fadli memperkirakan holding di sektor BUMN pertahanan itu dapat berjalan dengan efisien. Pihaknya juga optimistis Indonesia bisa menghasilkan produk pertahanan yang dibutuhkan untuk sektor darat, laut, maupun udara.
"Kalau ini berjalan efisien, kita bisa memproduksi produk pertahanan yang sangat dibutuhkan," pungkasnya.
Indonesia dikatakannya masih memiliki ancaman fisik serangan atau ancaman perang. Fadli mencontohkan di Laut China Selatan, yang menjadi ancaman nyata di mana banyak kapal asing beroperasi di zona eklusif ekonomi Indonesia.
Baca juga: Menhan Prabowo Menjadi Tamu Istimewa Putra Mahkota Arab Saudi
"Sampai sekarang, kita lihat kapal negara asing masuk dan beroperasi di wilayah zona eksklusif ekonomi. Jumlahnya puluhan, mungkin ratusan," pungkasnya.
Adanya ancaman perang, lanjut dia, seharusnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa dibutuhkan alutsista yang kuat. "Kita perlu satelit dan sebagainya untuk memantau, misalnya di Laut China Selatan," sambungnya.(OL-11)
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) optimistis masih bisa terus bertumbuh meski terdapat tekanan politik dan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun global.
AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian
Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, Nursyahbani Katjasungkana dan Komnas Perempuan menanggapi pernyataan Fadli Zon soal pemerkosaan massal.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Sebanyak 52 korban pemerkosaan, 14 pemerkosaan disertai penganiayaan, 10 penganiayaan seksual, dan 9 pelecehan seksual.
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
Serian mengingatkan, Indonesia tidak ingin disebut sebagai yang gagal dalam membangun politik ingatan yang sehat.
KETUA Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak punya empati terhadap korban. Fadli mengatakan pemerkosaan massal Mei 1998 tidak ada bukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved