Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pemerintah memperkuat sistem pertahanan dengan meresmikan holding BUMN Defend ID dinilai sebagai langkah yang tepat.
Anggota Komisii I DPR Fadli Zon mengatakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau yang besar, membutuhkan sistem pertahanan yang kuat.
"Industri pertahanan memang sangat penting. Indonesia ini negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Agak sulit mempunyai sistem pertahanan yang berbeda. Jadi, memang kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satunya dengan membuat holding ini," ujarnya, Kamis (21/4).
Baca juga: Resmikan Defend ID, Presiden: Sudah Saya Tunggu Sejak Lama
Fadli memperkirakan holding di sektor BUMN pertahanan itu dapat berjalan dengan efisien. Pihaknya juga optimistis Indonesia bisa menghasilkan produk pertahanan yang dibutuhkan untuk sektor darat, laut, maupun udara.
"Kalau ini berjalan efisien, kita bisa memproduksi produk pertahanan yang sangat dibutuhkan," pungkasnya.
Indonesia dikatakannya masih memiliki ancaman fisik serangan atau ancaman perang. Fadli mencontohkan di Laut China Selatan, yang menjadi ancaman nyata di mana banyak kapal asing beroperasi di zona eklusif ekonomi Indonesia.
Baca juga: Menhan Prabowo Menjadi Tamu Istimewa Putra Mahkota Arab Saudi
"Sampai sekarang, kita lihat kapal negara asing masuk dan beroperasi di wilayah zona eksklusif ekonomi. Jumlahnya puluhan, mungkin ratusan," pungkasnya.
Adanya ancaman perang, lanjut dia, seharusnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa dibutuhkan alutsista yang kuat. "Kita perlu satelit dan sebagainya untuk memantau, misalnya di Laut China Selatan," sambungnya.(OL-11)
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Fadli Zon menegaskan bahwa penetapan ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga warisan masa lalu sekaligus memastikan keberlanjutannya sebagai ruang budaya yang aktif.
Menbud Fadli Zon resmi menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana cagar budaya Keraton Solo meski diprotes GKR Timoer Rumbai.
Pengangkatan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta diprotes.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan alasan menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung ( KGPA ) Tedjowulan di Keraton Solo
Ada protes penolakan saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan surat keputusan atau SK untuk pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan di Keraton Solo
Fadli Zon menilai, pemetaan sumber daya manusia (SDM) yang objektif sangat krusial agar pengembangan kebudayaan nasional memiliki landasan kebijakan yang kuat dan tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved