RATUSAN buruh akan melakukan protes aksi bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2022. Hal itu diutarakan Presiden Partai Buruh Said Iqbal melalui keterangan tertulis.
Said menjelaskan bahwa aksi ini akan dilakukan di beberapa lokasi guna menyuarakan sejumlah tuntutan. "Di antaranya akan dilakukan di depan Kantor KPU, dengan mengusung tuntutan pemilu jujur adil, tolak politik uang dan pemilu harus diselenggarakan 14 Februari 2024," pungkasnya, Kamis (21/4).
“Dari KPU, aksi akan dilanjutkan di Bundaran Hotel Indonesia, dengan menyuarakan tuntutan tolak Omnibus Law. Turunkan harga kebutuhan bahan pokok dan copot Menteri Perdagangan yang telah kalah dengan mafia minyak goreng," sambung Said.
Baca juga: Kemenaker Terima 2.114 Laporan Soal Pelanggaran THR 2022
Secara serentak, Partai Buruh pada 1 Mei juga melakukan aksi di kantor KPUD provinsi. Setelah 1 Mei, buruh akan merayakan peringatan May Day pada 14 Mei 2022. Aksi ini akan diikuti 100 ribu buruh dengan melibatkan buruh se-Jabodetabek di depan DPR RI.
Kemudian, akan dilakukan deklarasi perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia di Jakarta International Stadium (JIS) atau Istora Senayan.
Dalam perayaan May Day pada 14 mei 2022, akan dihadiri Partai Buruh bersama empat konfederasi serikat buruh, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia (SPI), Jala PRT, UPC, forum guru honorer, hingga kemahasiswaan.
Selain di Jakarta, aksi protes 14 Mei juga diikuti puluhan ribu buruh di Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Banjarmasin, Medan, Batam, Ternate, Gorontalo, Manokwari dan ratusan kota besar lainnya.
Baca juga: Demonstran Mulai Padati Depan Gedung Parlemen
Dalam aksi 14 Mei, Partai Buruh dan gerakan buruh indonesia akan menyuarakan 11 tuntutan sebagai berikut:
1. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja
2. Turunkan harga kebutuhan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dan lain-lain), BBM, dan gas.
3. Sahkan RUU PPRT, Tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB
4. Tolak upah murah
5. Hapus outsourcing
Baca juga: Permenaker soal JHT Dianggap Langgar Hak Buruh
6. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)
7. Tolak kenaikan pajak PPn
8. Sahkan RPP perlindungan Anak Buah Kapal dan buruh migran
9. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan
10. Tidak boleh ada orang kelaparan di negri yang kaya
11. Tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode
(OL-11)
