Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
RATUSAN buruh akan melakukan protes aksi bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2022. Hal itu diutarakan Presiden Partai Buruh Said Iqbal melalui keterangan tertulis.
Said menjelaskan bahwa aksi ini akan dilakukan di beberapa lokasi guna menyuarakan sejumlah tuntutan. "Di antaranya akan dilakukan di depan Kantor KPU, dengan mengusung tuntutan pemilu jujur adil, tolak politik uang dan pemilu harus diselenggarakan 14 Februari 2024," pungkasnya, Kamis (21/4).
“Dari KPU, aksi akan dilanjutkan di Bundaran Hotel Indonesia, dengan menyuarakan tuntutan tolak Omnibus Law. Turunkan harga kebutuhan bahan pokok dan copot Menteri Perdagangan yang telah kalah dengan mafia minyak goreng," sambung Said.
Baca juga: Kemenaker Terima 2.114 Laporan Soal Pelanggaran THR 2022
Secara serentak, Partai Buruh pada 1 Mei juga melakukan aksi di kantor KPUD provinsi. Setelah 1 Mei, buruh akan merayakan peringatan May Day pada 14 Mei 2022. Aksi ini akan diikuti 100 ribu buruh dengan melibatkan buruh se-Jabodetabek di depan DPR RI.
Kemudian, akan dilakukan deklarasi perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia di Jakarta International Stadium (JIS) atau Istora Senayan.
Dalam perayaan May Day pada 14 mei 2022, akan dihadiri Partai Buruh bersama empat konfederasi serikat buruh, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia (SPI), Jala PRT, UPC, forum guru honorer, hingga kemahasiswaan.
Selain di Jakarta, aksi protes 14 Mei juga diikuti puluhan ribu buruh di Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Banjarmasin, Medan, Batam, Ternate, Gorontalo, Manokwari dan ratusan kota besar lainnya.
Baca juga: Demonstran Mulai Padati Depan Gedung Parlemen
Dalam aksi 14 Mei, Partai Buruh dan gerakan buruh indonesia akan menyuarakan 11 tuntutan sebagai berikut:
1. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja
2. Turunkan harga kebutuhan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dan lain-lain), BBM, dan gas.
3. Sahkan RUU PPRT, Tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB
4. Tolak upah murah
5. Hapus outsourcing
Baca juga: Permenaker soal JHT Dianggap Langgar Hak Buruh
6. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)
7. Tolak kenaikan pajak PPn
8. Sahkan RPP perlindungan Anak Buah Kapal dan buruh migran
9. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan
10. Tidak boleh ada orang kelaparan di negri yang kaya
11. Tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode
(OL-11)
Presiden AS Donald Trump mengerahkan 2.000 pasukan untuk menangani protes yang terus meningkat dampak penggerebekan imigrasi di Los Angeles.
Mahasiswa Harvard menggelar aksi protes menentang kebijakan Trump yang membatalkan kontrak keuangan dan mencabut akreditasi mahasiswa internasional.
PARA pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) mengancam akan menutup akses skybridge pasar Tanah Abang.
Menurut dia, para hakim bisa menempuh cara-cara lain untuk menyampaikan aspirasi, tanpa harus "mogok" kerja secara serentak.
Berbagai upaya resmi dan formal telah ditempuh, dengan harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang serius dan langkah nyata terhadap tuntutan tersebut.
Puluhan pengunjuk rasa berbaris di seberang jalan raya, memblokirnya, sambil membentangkan spanduk besar dan foto-foto tawanan yang akan menuju Gaza.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
Ia pun membandingkan dengan upah buruh outsourcing atau tenaga kerja kontrak di Jakarta yang hanya menerima nominal minimum tertinggi Rp5,2 juta per bulan atau sekitar Rp170 ribu per hari.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved