Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik alasan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan Pemilu 2024 untuk menolong Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Alasan tersebut dinilai tak relevan.
"Pertama, itu jelas mengada-ada dan tidak relevan," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi saat dihubungi, hari ini.
Nabil mengaku heran dengan penggunaan alasan Pemilu 2024 untuk membantu RI 2 mempertanggungjawabkan amanahnya di akhirat. Hal itu sulit dicerna dengan akal sehat.
"Pernyataan tersebut makin sulit dipahami oleh publik. Semoga itu bagian dari guyonan Cak Imin (Muhaimin) saja," ungkap dia.
Selain itu, dia menyampaikan wacana penundaan Pemilu 2024 sudah tidak relevan. Pasalnya, pemerintah sudah mengambil sikap tegas bakal tetap menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat nasional sesuai agenda yang telah ditentukan.
"Presiden Jokowi menyatakan sikap pemerintah untuk menjalankan Pemilu sesuai jadwal pada 14 Februari 2024, maka wacana penundaan pemilu sudah tidak relevan dibahas," ujar dia.
Baca juga: Puan Imbau Sudahi Wacana Penundaan Pemilu
Sebelumnya, Muhaimin menyampaikan alasan lain mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Kali ini, Wakil Ketua DPR itu menyampaikan alasan mengusulkan penundaan Pemilu karena ingin menolong Wapres Ma'ruf Amin.
"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Maruf, dalam menolong rakyat," kata Muhaimin saat dikutip dari akun YouTube PMIIOFFICIAL, Selasa, 19 April 2022.
Muhaimin menyampaikan konteks menolong Maruf yaitu membantu RI 2 di akhirat. Dikhawatirkan, eks Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu tidak bisa memberikan pertanggungjawaban saat di akhirat karena belum bisa berbuat banyak saat menjabat sebagai Wapres.
"Kenapa menolong Kiai Maruf supaya nanti di akhirat ditanya kurang ini kurang itu, alasannya dua tahun pandemi gak bisa apa-apa," ungkap dia.(OL-4)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved