Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK empat menteri di Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut siap bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Adapun keempat pembantu Presiden Joko Widodo tersebut bahkan sudah menyatakan hasratnya untuk berlaga di pesta demokrasi. Salah satunya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Namun disinggung terkait hal tersebut, Airlangga memilih irit bicara. Tanpa tedeng aling-aling, Airlangga justru merespons isu tersebut dengan berdoa, agar dirinya termasuk para menteri yang lain mabrur.
Baca juga: Prabowo Dinilai Solusi Redam Polarisasi Pemilu 2024
"Doanya semoga mabrur," ucap Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (18/4).
Ditanyai lebih lanjut soal kesiapannya maju dalam pertarungan Pilpres 2024, Airlangga hanya memberikan simbol jempol ke atas.
Sebelumnya, empat menteri di Kabinet Indonesia Maju diketahui bakal menyalonkan diri pada pilpres mendatang. Selain Airlangga, menteri lainnya ialah Erick Thohir, Prabowo dan Sandiaga Uno.
Baca juga: AHY Fokus Kembalikan Kejayaan Demokrat di 2024
Keinginan empat pembantu Kepala Negara tersebut dinilai sebagai hal positif dalam pembangunan demokrasi. Calon dari kalangan menteri, termasuk kepala daerah maupun politisi di DPR, bisa segera menyampaikan visi misinya ketika memerintah negara ini jika terpilih.
Publik pun bakal merasa tidak dipaksa untuk memilih ‘kucing dalam karung’, karena sejumlah calon sudah menawarkan program. Namun di sisi lain, sejumlah politisi meminta agar keempat menteri yang ingin maju dalam pilpres, segera mengundurkan diri dari jabatannya.(OL-11)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved