Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai mampu untuk menjadi solusi utama mengatasi permasalahan polarisasi masyakat pada pelaksanan Pemilu 2024
Sekretaris Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan, Dhachri Oskandar menilai potensi polarisasi masih sangat mungkin terjadi seperti halnya pada Pilpres 2014 dan 2019.
“Kalau terjadi pertarungan Ganjar-Anies saat pilpres 2024, saya yakin akan terbentuk polarisasi yang semakin tajam lagi di masyarakat kita. Istilah cebong versus kadrun akan berulang lagi dan itu bisa berakibat buruk bagi bangsa ini,” kata Dhachri lewat keterangannya, Senin (18/4).
Kentalnya polarisasi sisa dari PIlpres terdahulu menurut Dhachri, terlihat dari aksi pengeroyokan terhadap aktivis media sosial Ade Armando saat aksi demomnstrasi di depan Gedung DPR, Senin (11/4l
“Kami relawan Poros Prabowo Puan sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Banyak terjadi gesekan antar kelompok masyarakat yg berbeda pandangan politik akibat polarisasi politik yang terbentuk,” tandasnya.
Dhachri menambahkan, sangat disayangkan ketika saat ini segala hal interaksi sosial politik selalu digiring dalam situasi pertentangan antarkelompok yang diistilahkan cebong bagi pendukung Jokowi dan pemerintahannya. Lalu istilah kampret atau kadrun bagi pihak yang mengkritisi pemerintah.
Oleh karena itu, dalam Pemilu 2024, sosok Prabowo Subianto kemudian yang dianggap layak untuk menghentikan polarisasi yang sudah lama berlangsung tersebut.
“Kenapa saya katakan jalan tengah, karena Prabowo telah membuktikan dengan masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi untuk kepentingan bangsa guna meredam polarisasi cebong kadrun yang populis saat itu. Prabowo adalah tokoh yang bisa merangkul atau mewakili semua golongan masyarakat yang terpolarisasi tadi,” jelasnya.
Selain itu, Dachri turut menjelaskan, polarisasi terjadi bila pihak kanan bermain diantara para calon, sehingga menonjol dalam kampanye jargon agama. “Kalau itu muncul terhadap salah satu calon maka polarisasi akan terjadi lagi. Setop politisasi agama untuk kepentingan politik, maka polarisasi tidak akan terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan, Andianto menyebut Prabowo adalah tokoh yang bisa merangkul atau mewakili semua golongan masyarakat yang terpolarisasi tadi.
Sebab, sesuai UU No.10 Tahun 2008, Indonesia sudah sepakat akan memenuhi keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan kuota 30 persen.
Tokoh perempuan di dunia politik juga sangat diperlukan untuk membangun kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan di Indonesia.
“Kehadiran tokoh perempuan di politik nasional akan sangat penting sebagai pengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Puan Maharani adalah tokoh perempuan nasional yang kita miliki saat ini untuk mewujudkan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan,” kata Andi.
Sosok Puan diperlukan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial, terlebih dengan kemampuan dan pengalaman mumpuni yan dimilikinya.
“Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dan semua unsur bangsa termasuk media dan parpol atau organisasi apapun sangat diperlukan dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender,” pungkasnya. (OL-8)
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved