Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk ikut mengatasi penyebaran ujaran kebencian, konten negatif, dan hoaks di ruang digital.
"Bahwa dalam mengatasi hal ini, Pemerintah tak dapat bekerja sendiri," kata Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.
Kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan dalam penanganan dan pengelolaan narasi negatif, informasi hoaks, dan konten-konten ekstremisme kekerasan lainnya di ruang digital.
“Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Indonesia, saya menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan upaya bersama yang telah dilakukan Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP dengan membangun kapasitas cendekiawan Islam moderat," kata dia lagi.
Menurut Mahfud dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, para cendekiawan tersebut akan menghasilkan dan menyebarkan pesan-pesan damai kepada masyarakat Indonesia.
Kemudian, dia menegaskan bahwa Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian.
Baca juga: BLT Minyak Goreng Cerminkan Pemerintah Tidak Berdaya Berantas Mafia
Begitu juga tentang konten bersifat misinformasi dan disinformasi, serta bernarasi negatif tanpa berdasarkan pada data dan fakta, yang marak ditemukan di ruang digital.
Menurut Mahfud, konten-konten tersebut telah menggiring pemikiran dan bahkan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat terhadap suatu isu, yang pada akhirnya mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional.
“Ketersediaan saluran penyebaran informasi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan cara masyarakat memperoleh sumber-sumber berita," ujarnya pula.
Ruang digital, kata dia, telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang pada kenyataannya kerap mengabaikan etika publik, bahkan tak jarang menjadi wadah penyebaran secara luas informasi hoaks dan berbagai konten negatif.
Mahfud yakin hasil karya 10 komunitas Islam moderat yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2022 lalu, akan menjadi informasi yang dapat melawan dan menghadapi konten-konten bermuatan ekstremisme kekerasan di ruang digital.
Dia mengatakan pada Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP bahwa Pemerintah akan terus mendukung upaya bersama tersebut, bahkan ke depan tidak akan berhenti hanya dengan menghasilkan karya-karya positif, tetapi juga memikirkan soal jangkauan agar dapat lebih luas lagi.
"Saya juga berharap kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat madani seperti ini terus diperkuat dalam menjaga ruang digital yang beragam, toleran dan damai,” kata Menko Polhukam Mahfud MD pula.
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruang publik yang saat ini banyak diisi oleh hal-hal yang bersifat intoleran.
Padahal, menurutnya, modal bangsa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sangat besar untuk bisa mempraktikkan toleransi, karena dari sejak lahir, sudah dikelilingi oleh keberagaman.
“Begitu beragam negara kita, namun sayangnya kita masih melihat bahwa masih banyak ungkapan kebencian. Kadang berdasarkan etnis dan isu agama, masih bertebaran di ruangan publik, baik secara fisik, dan sekarang lebih menonjol lagi karena ada media sosial,” katanya lagi.(Ant/OL-4)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved