BLT Minyak Goreng Cerminkan Pemerintah Tidak Berdaya Berantas Mafia

PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan BLT minyak goreng dari Pemerintah bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan tingginya harga minyak goreng dipasar saat ini.

"BLT itu sih adalah pekerjaan pemerintah yang nggak pakai mikir, udah bingung mau diapain, kesana mentok, oh kesini mentok, yaudah yang paling gampang BLT, selesai," ujar Agus di Jakarta, hari ini.

Pemberian BLT, lanjut Agus, juga sebuah kebijakan yang tidak mendidik. Mestinya, lanjut Agus, pemerintah yang berwewang memutuskan kebijakan bagi rakyat, sudah seharusnya mampu mengontrol industri agar tidak memainkan harga seenaknya.

"Masa enggak bisa mengontrol industri, kalau negara tidak bisa mengontrol industri terus siapa yang ngontrol? gitu deh ya."

BLT minyak goreng dari Pemerintah bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan tingginya harga minyak goreng dipasar saat ini, melainkan akan menimbulkan masalah baru seperti korupsi dalam proses pendistribusiannya.

Baca juga: Bantalan untuk Spekulan

"Jadi BLT itu menurut saya menimbulkan korupsi baru, itu cost berat buat negara, tetapi para pejabatnya gampang sudahlah BLT. Pertama HET gagal, lalu kemudian BLT, lalu apa lagi? itu nggak usah mikir, nggak usah sidang kabinet lah itu bisa."

Sebelumnya pemerintah mengungapkan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng Rp 300.000 kepada masyarakat menyusul masih mahalnya harga minyak goreng hingga saat ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemberian bantuan sebesar Rp 100.000 setiap bulannya mulai dari April hingga Juni, tidak dilakukan dengan cara dicicil per bulan, namun akan dibayarkan sekaligus pada April 2022. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain