Indonesia Terdepan dalam Isu Perempuan di IPU ke-144

INDONESIA memimpin dalam isu-isu perempuan di 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali. Berbagai gagasan dan kebijakan Indonesia diadopsi dalam Women Parliamentarians di forum parlemen dunia ini.

“Gagasan-gagasan Indonesia dalam isu-isu perempuan banyak diapresiasi di forum IPU ke-144. Banyak delegasi yang merasa Indonesia menjadi contoh nyata kepemimpinan perempuan. Di forum woman kita leading di segala tema,” ujar Puan di sela-sela sidang IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Kamis (24/3/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyebut, Women Parliamentarians merupakan forum paling bergengsi di IPU. Di forum ini, banyak delegasi yang menyatakan produk regulasi Indonesia banyak berpihak kepada perempuan.

“Termasuk budgetingnya, keterlibatan perempuan dalam mempersiapkan produk kebijakan publik. Jadi apapun yang disampaikan Indonesia dalam forum perempuan IPU pasti didengar dan diamini,” jelasnya.

Baca juga: Puan: IPU harus Beri Contoh Buat Kebijakan Ramah Gender

“Kepemimpinan perempuan di Indonesia menginspirasi mereka. Banyak yang mau belajar lebih lanjut. Bagaimana mereka juga ingin meningkatkan jumlah anggota perempuan di parlemen. Mereka melihat kesuksesan Indonesia,” tambah Puan.

Untuk itu, mantan Menko PMK ini mendorong agar lebih banyak lagi perempuan yang menjadi anggota parlemen. Puan mengatakan, DPR juga terus meningkatkan jumlah anggota parlemen agar kebijakan-kebijakan negara semakin mengedepankan kesetaraan gender karena adanya campur tangan dari perempuan itu sendiri.

“Selama beberapa tahun terakhir ini, kita telah menyaksikan bagaimana perempuan berkiprah di dunia politik. Pada tahun 2021, dari 73 orang yang terpilih sebagai ketua parlemen di seluruh dunia, 18 orang di antaranya atau 24,7 persennya adalah perempuan,” papar cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
 
“Sementara itu proporsi global anggota parlemen perempuan telah meningkat menjadi 26,1 persen, naik sebesar 0,6 persen. Kita perlu terus memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik,” sambung Puan. (Ant/OL-4)