Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani mengingatkan forum parlemen dunia Inter-Parliamentary Union (IPU) harus menjadi contoh untuk membuat kebijakan yang ramah gender. Alasannya, IPU, organisasi yang terdiri atas parlemen dari 178 negara, merupakan forum demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Puan sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Bali, Rabu (23/3), menyampaikan kepada para delegasi bahwa IPU harus menunjukkan contoh. ''IPU harus berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender,'' kata Puan Maharani ke para delegasi.
Ia menilai parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negara masing-masing. ''Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat,'' terang Puan.
Baca Juga: Dede Yusuf Apresiasi Capaian Wakil Indonesia di All England
Ketua DPR RI, yang menjabat sebagai pimpinan sidang majelis pada tahun ini, menyampaikan bahwa perempuan harus mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan pengambilan keputusan. Demi mencapai tujuan itu, ia menegaskan laki-laki juga harus berperan aktif.
''Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,'' terang Puan.
Dalam pidatonya saat membuka sesi sidang majelis IPU, Puan menekankan kepentingan perempuan harus didengar dan diperhatikan kebutuhannya. ''Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan terutama di badan publik,'' kata Menko PMK periode 2014-2019 itu.
Dalam Sidang Majelis Ke-144 IPU yang digelar pada 20-24 Maret 2022, kesetaraan gender jadi salah satu isu sentral yang dibahas oleh para delegasi. Isu-isu mengenai kesetaraan gender memiliki forum khusus tersendiri di Sidang Majelis Ke-144 IPU, yaitu Forum kf Women Parliamentarians.
Delegasi Indonesia Irine Yusiana Roba Putri, yang saat ini merupakan Anggota Komisi I DPR RI, memimpin sesi sidang Forum of Women Parliamentarians yang digelar di Sidang Majelis Ke-144 IPU tahun ini. (Ant/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved