Puan Ajak Parlemen Dunia Sukseskan Agenda Kesetaraan Gender

KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut keterwakilan perempuan di parlemen, masih rendah secara global. Secara proporsi, ia menyebut anggota perempuan pada 2021 hanya terjadi peningkatan 0,6%. 

Untuk menyelesaikan disparitas itu, melalui Forum of Women Parliamentarians yang digelar sebagai rangkaian 144th IPU Assembly & Related Meetings, Indonesia sebagai anggota dan tuan rumah mengajak anggota parlemen negara-negara dunia menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender.

“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita perlu terus memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik,” papar Puan saat memberikan sambutan dalam Forum of Women Parliamentarian sebagai rangkaian pelaksanaan IPU ke-144 digelar di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3).

Puan juga mendorong agar IPU menjadi garda terdepan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah melalui program dan kegiatan dari Kelompok Kemitraan Gender IPU. “IPU harus berada di garis terdepan, ‘lead by example’, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” sebut Puan.

Di Indonesia, Puan mengatakan ada berbagai capaian dalam kesetaraan gender. Mulai dari memiliki presiden perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri, menteri-menteri, kepala daerah, dan anggota DPR RI perempuan.

“Saya berdiri di sini juga sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama Indonesia,” tegas Puan.

Lalu, saat ini, ia menjelaskan parlemen Indonesia tengah memperkuat legislasi yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, melalui penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

Sementara, Ketua 33rd Forum of Women Parliamentarians, Irine Yusiana Roba Puteri mengatakan di antara negara lain, Indonesia cukup maju karena memiliki aturan 30% minimal calon perempuan di parlemen yang dituangkan dalam undang-undang. Meskipun belum mencapai jumlah itu, menurut Irine, ada penambahan cukup signifikan dari periode 2014 ke 2019.

"Secara angka dari 17% periode lalu, sekarang 23%. Ini sangat oke dibanding negara lain. Prinsipnya jangan berpatokan pada kuantitas tapi berapa banyak kebijakan yang secara anggaran kita keluarkan ramah gender," terangnya. 

Irine menambahkan forum parlemen perempuan IPU kali ini akan berdiskusi dalam memberikan usulan berbasis gender untuk dua rancangan resolusi.

Rancangan resolusi pertama soal ‘Memikirkan Kembali dan Membingkai Ulang Pendekatan Proses Perdamaian dengan Pandangan untuk Membina Perdamaian Abadi’. Kemudian resolusi kedua adalah soal ‘Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Enabler Sektor Pendidikan, Termasuk di Masa Pandemi’.

Forum of Women Parliamentarians turut dihadiri oleh Presiden IPU Duarte Pachecho, Sekjen IPU Martin Chungong, Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Perempuan H. Ramzy Fayez, dan Ketua 33rd Forum of Women Parliamentarians, Irine Yusiana Roba Puteri. Presiden IPU Duarte Pachecho mengatakan dalam situasi konflik perempuan menjadi penggerak perdamaian dan berperan dalam rekonstruksi pascakonflik. Hal itu ia kemukakan dalam konteks konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. (OL-8)