Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
SIKAP Ketua DPR RI Puan Maharani yang menolak agenda penundaan Pemilu dan menolak jabatan Presiden 3 periode menuai apresiasi. Hal tersebut dianggap cerminan sikap kenegarawanan Puan yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompok tetapi kepentingan besar bangsa.
"Sikap beliau sudah tepat sekali. Karena secara prinsip wacana penundaan Pemilu 2024 tidak sesuai konstitusi. Apalagi jadwal pemilu 2024 sudah disepakati pemerintah," kata Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, di Jakarta, Jumat (18/3).
Menurut Handojo, Puan memiliki karakter kenegarawanan karena tidak terjebak pada kepentingan sendiri atau sekelompok orang melainkan keberlangsungan bangsa yang lebih besar.
"Jelas ini sikap negarawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan serta menghormati nilai-nilai demokrasi," tegas Handojo.
Baca juga : Mendagri: Pemilu 2024 Tetap Sesuai Rencana
Oleh karena itu, Handojo mengimbau agar wacana penundaan Pemilu segera dihentikan karena tidak lagi direspon publik. Ia mengatakan wacana Penundaan Pemilu itu bukan aspirasi rakyat tapi datang dari elit partai politik.
Ia bahkan menyanyakan urgensi dari wacana tersebut. Karena jika melihat aspirasi rakyat melalui Legislatif di Senayan juga tidak kontekstual. Sebab, masyarakat tidak menghendaki adanya penundaan Pemilu.
"Tidak ada wacana seperti itu. Kami melihat rakyat malah menghendaki agar para elit dan pemerintah fokus pada urusan yang lebih penting seperti menyikapi harga minyak goreng. Atau menyikapi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Tanah Air," pungkas Handojo. (OL-7)
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan persiapan sidang tahunan 15 Agustus hampir rampung.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Puan juga mendorong evaluasi terhadap mekanisme yang berlaku di lingkungan TNI. Sehingga, tindak kekerasan terhadap junior oleh senior tak terulang lagi.
Ketika ditanya soal kemungkinan Kongres digelar di Bali, Deddy hanya menjawab singkat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved