KEPALA Staf Kepresidenan RMoeldoko menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah final dan tidak perlu lagi diperdebatkan.
Kebijakan tersebut sudah menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
“Pemindahan IKN sudah final, jangan diperdebatkan lagi. Mari kita kesampingkan perbedaan untuk mewujudkan cita-cita besar ini,” tegas Moeldoko di gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (17/3).
Ia mengungkapkan keputusan pemindahan ibu kota sudah melalui proses panjang sejak 2014. Berbagai pihak telah dilibatkan termasuk para ahli dan masyarakat.
Kini peraturan perundangan sudah dibuat dan Badan Otorita IKN sebagai pelaksana sudah dibentuk tentunya dengan menyerap aspirasi publik.
"D semua pihak sangat dibutuhkan agar Otorita IKN bisa bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi di tengah-tengah himpitan waktu yang terus berjalan. Sekali lagi, pembangunan IKN perlu dukungan, bukan perdebatan. Ini persoalan membangun kota dunia demi Indonesia Maju,” ucap mantan panglima TNI itu.
Baca juga: DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Moeldoko secara tegas juga menyampaikan, bahwa pembangunan IKN dilakukan untuk mengakhiri persoalan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Selain itu, ujar dia, pemindahan ibu kota juga menjadi jawaban atas tantangan masa depan, terutama dalam menghadapi ancaman pemanasan global yang berdampak serius bagi lingkungan dan kondisi sosial.
"Dampak pemanasan global sudah terjadi. Seperti adanya fenomena kenaikan permukaan laut dan kegagalan panen. Melihat kondisi tersebut, saat ini waktu yang tepat bagi Indonesia untuk berbenah, yakni dengan pembangunan IKN," jelasnya.
Dalam kaitan soal polemik status tanah di wilayah IKN, Moeldoko memastikan KSP bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan percepatan penyelesaian dengan sistematis dan sinergis. Dengan begituz diharapkan ke depan tidak terjadi permasalahan agraria.
“Kami bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK sudah berpengalaman dalam melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Jadi soal itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi,” terangnya.
KSP juga berkomitmen mengawal pembangunan IKN melalui proses akselerasi dan debottlenecking.
"Salah satu yang akan kami kawal adalah memastikan berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah korupsi dan membangun integritas dalam keseluruhan proses pembangunan IKN,” tandas Moeldoko. (OL-4)
