Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani mengapresiasi atas terpilihnya Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Ia berharap, keduanya dapat mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia dengan cepat.
“Selamat atas pelantikan Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Keduanya memiliki rekam jejak yang baik dan kita berharap agar bisa bekerja cepat mewujudkan IKN sebagai kota masa depan,” kata Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (11/3/2022).
Ia pun mewanti-wanti agar pembangunan di IKN diharapkan dapat dilaksanakan dengan adil dan melindungi warga lokal serta ramah lingkungan, serta tidak sampai pembangunannya merugikan rakyat setempat. Sehingga, lanjutnya, kehadiran IKN Nusantara bisa merefleksikan kota Indonesia di masa depan.
Baca Juga: Anggota DPR Sebut Pemerintah lebih Siap Hadapi Omicron
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menilai, keahlian Bambang Susantono di bidang transportasi perkotaan, infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan, akan menjadi modal dalam pembangunan IKN Nusantara. “Keahlian beliau dibutuhkan dalam membangun IKN Nusantara agar menjadi kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan,” ucap Puan.
Sementara itu, rekam jejak Dhony Rahajoe dalam membangun kota satelit dinilai Puan juga akan memperkuat pembangunan IKN Nusantara dari sisi teknis operasional “Pak Dhony Rahajoe berhasil membangun salah satu kota satelit terbaik di Indonesia. Pengalaman beliau bisa jadi modal membangun IKN Nusantara menjadi kota futuristik,” sebut Puan.
Puan berpesan agar keduanya segera membentuk struktur organisasi sehingga pembangunan IKN Nusantara bisa semakin cepat dikerjakan. Agar pengelolaan pembangunan IKN berjalan optimal, Puan juga mengingatkan Bambang-Dhony untuk dapat bekerja sama secara baik dengan kementerian-kementerian serta lembaga/instansi terkait yang sudah lebih dulu terlibat.
“Lakukan koordinasi yang efektif, termasuk dengan setiap pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Implementasikan semua rancangan proyek pembangunan IKN Nusantara sebaik-baiknya agar hasilnya tidak mengecewakan rakyat,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.
Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga meminta agar Bambang dan Dhony terus berkomunikasi dengan DPR untuk setiap perkembangan pembangunan IKN Nusantara.Di akhir, Puan mengatakan bahwa DPR menantikan kerja sama dengan Otorita IKN.
“Sebagai representasi rakyat, DPR punya kewajiban untuk mengetahui setiap detail pembangunan IKN agar dapat ikut mensosialisasikan perkembangan IKN kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengawasan. Selamat bekerja untuk Pak Bambang dan Dhony,” tutup Puan. (OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved