Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
ELEKTABILITAS Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berada pada capaian tertinggi. Kondisi tersebut menjadi bukti sampai saat ini masyarakat semakin puas dengan kinerja kepemimpinan Jokowi.
Hal itu terlihat dari hasil survei Y-Publica yang menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi mencapai 42,3 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi dari sejumlah tokoh publik lain di Tanah Air.
Direktur Eksekutif Y-Publica, Rudi Hartono menyatakan, survei dilaksanakan pada 24 Februari-4 Maret 2022 dengan 1.200 responden secara proporsional. Data diambil secara multistage random sampling dengan margin of error ±2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
"Dengan capaian tersebut, Jokowi jauh mengungguli nama-nama yang kerap merajai tiga besar yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo," kata Rudi dalam keterangan yang diterima, Jumat (1/3).
Rudi menambahkan, hasil survei juga menunjukkan sebagian besar masyarakat menyatakan tidak ingin adanya penundaan Pemilu. "Mayoritas publik menolak penundaan pemilu. Smentara itu tingginya elektabilitas Jokowi memberi peluang untuk terpilih lagi jika dimungkinkan untuk kembali berlaga pada Pilpres 2024," kata Rudi. (RO/OL-15)
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved