Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/1).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 21 P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lemhanas Republik Indonesia.
Selepas pelantikan, Andi menjabarkan beberapa program penting yang telah disiapkan ke depan.
Salah satu agenda utama adalah melakukan penguatan transformasi sehingga institusi yang ia nahkodai dapat mengantisipasi tantangan-tantangan geopolitik di abad ini.
"Lemhanas harus menjadi dapur kajian strategis bagi presiden untuk isu-isu lokal, regional dan global," ujar Andi.
Baca juga: KSP: Pemerintah Tidak Pagari Kebebasan Berekspresi
Ia mengatakan pihaknya akan berpijak pada gagasan-gagasan besar tokoh-tokoh bangsa terdahulu untuk bergerak ke depan dan merancang proyeksi geopolitik Indonesia.
"Hingga akhirnya, pada 2045, kita bisa menunju Indonesia yang disegani di tataran regional dan global," sambung mantan sekretaris kabinet itu.
Selain itu, ia juga mengaku memperoleh arahan langsung dari Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri untuk terus memperkuat pemahaman dasar negara di seluruh lembaga pertahanan.
"Lemhanas harus mampu menjalankan fungsi untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan," tandasnya. (OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved