Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata minta pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk kerja serius. Sebab, mereka mendapat kompensasi tinggi atas pekerjaannya.
Hal itu merespons sejumlah pejabat Ditjen Pajak yang terjerat kasus korupsi. Mereka diduga merekayasa hasil penghitungan pajak dari wajib pajak.
"Agar para petugas pajak itu bekerja dengan benar, ya kita tahu bahwa remunerasi pegawai pajak sejauh ini kan yang paling tinggi dibandingkan dengan aparatur sipil negara (ASN) yang lain," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Alex mengatakan pajak sebagai sumber penerimaan negara paling besar sekitar 78 persen. Selain itu, target penerimaan pajak yang selalu dinaikkan.
Baca juga: Bareskrim Tingkatkan Kasus Binomo ke Tahap Penyidikan
Kenaikan penerimaan pajak mestinya dibarengi dengan konsistensi kinerja yang prima. Termasuk, para konsultan pajak untuk tidak melanggar aturan pemerintah yang berlaku demi menurunkan nilai pajak dari wajib pajak.
"Harapan kami konsultan pajak itu mereka bekerja dengan benar, ikuti aturan kalau tidak cocok atau menolak temuan pemeriksa pajak. Tidak atau setuju dengan Surat Ketetapan Pajak silakan ajukan keberatan, banding, itu mekanisme yang dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru," ucap Alex.
KPK telah menetapkan sejumlah tersangka kasus dugaan korupsi rekayasa penghitungan pajak. Empat mantan pejabat Ditjen Pajak telah diadili, yakni, Angin Prayitno, Dadan Ramdani, Alfred Simanjuntak, dan Wawan Ridwan.
Teranyar, KPK menetapkan dua mantan partner konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR) dan Aulia Imran Maghribi (AIM), sebagai tersangka kasus dugaan suap perpajakan tahun 2016-2017. Keduanya merupakan penyuap Angin. (OL-4)
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Budi menjelaskan, penggeledahan dilakukan pada malam hari. KPK menyita sejumlah dokumen dari kantor tersebut.
DIREKTORAT Jenderal Pajak atau DJP memberhentikan sementara tiga pegawai pajak di KPP Jakarta Utara yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap pajak saat OTT KPK
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan memberikan pendampingan hukum pada pegawai pajak yang menjadi tersangka dugaan kasus suap pajak di KPK, itu bukan intervensi hukum
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tetap memberikan pendampingan hukum terhadap pegawai pajak yang menjadi tersangka dugaan kasus suap pajak oleh KPK
DIREKTORAT Jenderal Pajak atau DJP bicara soal penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada operasi tangkap tangan (OTT)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved