Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEKLARASI dukung Lanyalla Mahmud Mataliti sebagai capres 2024, dibubarkan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur. Satpol PP beralasan selain bermasalah soal izin, pengerahan massa tidak diperbolehkan di masa PPKM level 3.
Kepala Satpol PP Kalimantan Timur Gede Yusa menyebutkan pihaknya terpaksa membubarkan kegiatan deklarasi, lantaran menurutnya saat ini kasus covid-19 sedang naik- naiknya.
Selain itu, menurut Gede kota samarinda masuk PPKM level tiga, sehingga pihaknya beralasan tidak diperbolehkan untuk pengerahan massa.
"Saya kesini untuk memastikan kegiatan deklarasi dengan pengerahan massa itu tidak jadi digelar. ini sesuai hasil rapat tadi dilaksanakan," kata Gede, ditemui wartawan di lokasi acara.
Gede tidak merinci alasan dihentikan kegiatan deklarasi. Namun dia menyebutkan bahwa tidak boleh ada pengerahan massa dan kapasitas gedung terisi maksimal 50 persen.
Baca juga: KPK Tahan 2 Konsultan Pajak Terkait Kasus Suap Perpajakan
"Saat ini kan kita masuk PPKM level 3, ya kami berharap semua pihak untuk tidak melakukan pengerahan massa" jelasnya.
Sementara itu, joordinator Persaudaraan Borneo Gemilang Ahmad mengatakan kegiatan deklarasi ini sudah disiapkan jauh hari, dan menurutnya deklarasi ini dihadiri kurang lebih 500 relawan.
Meski kegiatan deklarasi dibubarkan namun Ahmad menegaskan, dukungan muda mudi kalimantan timur untuk la nyalla mataliti ke depan akan terus berjalan.
" Terkait penghentian acara ini, hanya miskomunikasi saja, namun kami berharap pak Lanyalla merespon aspirasi ini, dan kami melihat pak Lanyalla sosok yang tepat untuk memimpin indonesia, karena beliau sosok yang tegas dah pemberani, dia juga sosok yang dekat dengan pemuda, apalagi dia sudah memiliki pengalaman baik sebagai ketua PSSI dan saat ini beliau sebagai ketua DPD RI" jelas Ahmad.
Sebelumnya, ratusan orang beratribut Lanyalla Mataliti mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 wita di stadion sempaja samarinda Kamis (17/02).
Setelah deklarasi dipastikan batal, massa berangsur membubarkan diri meninggalkan lokasi. (OL-4)
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi sejumlah mantan pimpinan serta pejabat Setjen DPD RI
Setjen DPD RI meraih Juara II Penghargaan Reksa Bandha 2025 pada Kategori I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
DPD RI meraih predikat Informatif pada IKIP 2025 dengan nilai 98,11 dan masuk 10 besar lembaga negara paling terbuka informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved