Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DEKLARASI dukung Lanyalla Mahmud Mataliti sebagai capres 2024, dibubarkan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur. Satpol PP beralasan selain bermasalah soal izin, pengerahan massa tidak diperbolehkan di masa PPKM level 3.
Kepala Satpol PP Kalimantan Timur Gede Yusa menyebutkan pihaknya terpaksa membubarkan kegiatan deklarasi, lantaran menurutnya saat ini kasus covid-19 sedang naik- naiknya.
Selain itu, menurut Gede kota samarinda masuk PPKM level tiga, sehingga pihaknya beralasan tidak diperbolehkan untuk pengerahan massa.
"Saya kesini untuk memastikan kegiatan deklarasi dengan pengerahan massa itu tidak jadi digelar. ini sesuai hasil rapat tadi dilaksanakan," kata Gede, ditemui wartawan di lokasi acara.
Gede tidak merinci alasan dihentikan kegiatan deklarasi. Namun dia menyebutkan bahwa tidak boleh ada pengerahan massa dan kapasitas gedung terisi maksimal 50 persen.
Baca juga: KPK Tahan 2 Konsultan Pajak Terkait Kasus Suap Perpajakan
"Saat ini kan kita masuk PPKM level 3, ya kami berharap semua pihak untuk tidak melakukan pengerahan massa" jelasnya.
Sementara itu, joordinator Persaudaraan Borneo Gemilang Ahmad mengatakan kegiatan deklarasi ini sudah disiapkan jauh hari, dan menurutnya deklarasi ini dihadiri kurang lebih 500 relawan.
Meski kegiatan deklarasi dibubarkan namun Ahmad menegaskan, dukungan muda mudi kalimantan timur untuk la nyalla mataliti ke depan akan terus berjalan.
" Terkait penghentian acara ini, hanya miskomunikasi saja, namun kami berharap pak Lanyalla merespon aspirasi ini, dan kami melihat pak Lanyalla sosok yang tepat untuk memimpin indonesia, karena beliau sosok yang tegas dah pemberani, dia juga sosok yang dekat dengan pemuda, apalagi dia sudah memiliki pengalaman baik sebagai ketua PSSI dan saat ini beliau sebagai ketua DPD RI" jelas Ahmad.
Sebelumnya, ratusan orang beratribut Lanyalla Mataliti mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 wita di stadion sempaja samarinda Kamis (17/02).
Setelah deklarasi dipastikan batal, massa berangsur membubarkan diri meninggalkan lokasi. (OL-4)
Ketua DPD RI menilai kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Presiden Prabowo, kata Sultan, melalui beberapa pidato kenegaraan dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional terbukti bahwa yang disampaikan sesuai dengan nafas pasal 33 UUD 1945.
Sultan mengatakan, bantuan makanan dan selimut yang akan di-supply melalui udara tersebut akan memberikan harapan dan kehangatan bagi anak-anak di Gaza di musim dingin.
Ketua DPD RI Sultan Najamudin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat. inisiatif tersebut sejalan dengan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo
Sultan mengapresiasi kebijakan bebas visa Belarus untuk warga negara Indonesia.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved