Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEJAKSAAN Agung sudah memutuskan dugaan korupsi pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dilakukan secara koneksitas. Mengingat, hasil gelar perkara menyimpulkan adanya indikasi kuat keterlibatan unsur sipil dan militer sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Kendati demikian, penyidikan koneksitas perlu diawasi dengan ketat. Sebab, tim penyidik koneksitas juga akan diisi oleh unsur-unsur dari TNI itu sendiri, misalnya Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Oditur Militer.
"Selama koneksitas masih jalan, yang bisa ditempuh aku rasa yang perlu dilakukan perkuat pengawasannya," kata peneliti dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia) Alvin Nicola saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (15/2).
Menurut Alvin, selama ini perkara yang ditangani secara koneksitas akan berujung pada disparitas putusan. Dalam hal ini, terdakwa dari pihak sipil cenderung mendapat hukuman lebih tinggi ketimbang terdakwa dari unsur militer. Oleh karenanya, putusan yang dihasilkan tidak maksimal.
Baca juga: Korupsi Satelit Ditarik ke Koneksitas setelah Periksa Tiga Purnawirawan TNI
"Jarang membuahkan hasil yang maksimal, karena memang elemen konflik kepentingannya sangat besar. Ouput-nya, disparitasnya, akan sangat kelihatan," ujarnya.
Alvin mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terlibat dalam penanganan perkara tersebut. KPK, diketahui, memiliki kewenangan supervisi. Selain itu, pengadilan militer nantinya juga bisa digelar secara lebih transparan.
"Transparansi pengadilan militer yang sulit, harusnya bisa diakses," pungkasnya.
Sejauh ini, penyidik Kejagung telah memeriksa beberapa saksi baik dari unsur sipil maupun militer. Mereka antara lain berasal dari pihak swasta, yaitu PT Dini Nusa Kusuma (DNK), Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019 Rudiantara, dan tiga laksanama purnawirawan yang sempat berdinas di Kemenhan.
Ketiga purnawirawan itu adalah Laksda (Purn) L selaku mantan Kepala Badan Saranan Pertahanan, Laksma (Purn) L selaku mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan Kemenhan, dan Laksamana Madya (Purn) AP selaku mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan.(OL-4)
PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) menggandeng anak usaha Turkish Aerospace Industries, CTech, untuk mengembangkan komunikasi satelit bergerak
Ledakan gelombang radio pendek yang diguga FRB dari galaksi jauh, ternyata berasal dari satelit tua NASA bernama Relay 2.
Menjelang operasional Vera Rubin Observatory di Cile, para astronom khawatir gangguan cahaya dari ribuan satelit.
PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), pelopor layanan komunikasi satelit di Indonesia, mengambil langkah penting dalam memperkuat infrastruktur teknologi satelit nasional.
Peraturan Menteri Komdigi Nomor 3 Tahun 2025 bertujuan mendorong iklim investasi yang lebih kuat dan mempercepat adopsi teknologi satelit mutakhir
INVESTASI satelit terbilang tinggi. Di sisi lain, operator global masuk Indonesia, seperti Starlink.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI, Kamis (13/2), Kemhan mendapat pemotongan efisiensi anggaran sebesar 16% atau sekitar kurang lebih Rp26 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved