Wadas Memanas, Kompolnas Bantah Polisi Kembali ke Era Orba 

KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara soal kericuhan antarwarga dan anggota kepolisian yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah.

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan, pengukuran lahan yang akan dibebaskan untuk pembuatan waduk sudah dilalui dengan benar.

Baca juga: Dugaan Pelanggaran HAM, Komisi III DPR Kunjungi Desa Wadas, Purworejo, Jateng

"Pertama sudah melalui kajian yang komprehensif. Kedua sudah ada upaya hukum yang dilakukan warga yang menolak dan putusan sampai dengan kasasi. Gugatan mereka ditolak," ujar Benny Mamoto di Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Dia menjelaskan dalam pembebasan lahan memang hampir semua proyek selalu ada pro dan kontra, termasuk adanya warga yang menolak lahannya dibebaskan dengan ganti untung. 

"Jadi dari proses hukum sudah berjalan kemudian berikutnya adalah ketika petugas BPN akan melakukan pengukuran, BPN meminta bantuan pengamanan oleh Polri dan ini sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada," lanjutnya.

Benny juga menepis anggapan sejumlah pihak yang menyatakan aparat terlalu berlebihan karena menurunkan personel dalam jumlah besar seperti era Orde Baru (Orba). Menurut dia, hal tersebut sudah sesuai prosedur.

"Kekuatan yang diterjunkan dengan mempertimbangkan luas lahan yang akan diukur dan jumlah masyarakat yang menolak atau akan mengganggu jalannya pengukuran," jelasnya.

Ia menilai, polisi dalam mengamankan jalannya pengukuran tanah menggunakan pendekatan humanis. Namun, kondisi kemudian berubah ketika massa mengganggu jalannya pengukuran tanah sehingga terjadi tarik-menarik dan kejar-mengejar. 

"Ketika terjadi perlawanan dari masyarakat, maka tidak bisa dielakkan pasti terjadi kekerasan seperti tarik-menarik antara aparat yang ingin menghalau mereka, melarang mereka, dan melindungi BPN pasti akan terjadi benturan-benturan di lapangan, dan ini hal yang biasa," tutur Benny.

Oleh sebab itu, menurut Benny, langkah berikutnya yang terpenting adalah di satu sisi pengamanan pengukuran tetap berjalan secara terukur, kemudian ruang dialog yang ditawarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat terwujud sehingga proyek dapat berjalan sesuai rencana dan masyarakat dapat menerima.

"Penjelasan langsung dari Pemprov Jawa Tengah menjadi penting agar masyarakat memperoleh penjelasan secara lengkap dari sumber yang terpercaya bukan dari sumber yang tidak jelas yang justru memprovokasi masyarakat," katanya.

Baca juga: Densus 88 Tangkap Dua Terduga Teroris Jaringan JAD di Bantul

Ia pun berharap masyarakat untuk lebih cerdas dan tidak mudah terprovokasi dengan pemberitaan yang memiliki maksud kepentingan tertentu. "Kita semua perlu mendukung program pemerintah, khususnya proyek strategis nasional, karena semua sudah melalui kajian yang komprehensif dari semua aspek dan kemanfaatannya bagi masyarakat," tuturnya.

Sebagaimana diketahui penolakan terhadap pembangunan penambangan batu adesit yang merupakan bahan untuk pembangunan waduk Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berlangsung ricuh pada 8 Februari 2022 lalu saat proses pengukuran lahan oleh BPN setempat. (Mhd/A-3)