Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
ISTANA Kepresidenan menjelaskan perihal rencana pembelian sejumlah mobil baru yang memakan anggaran sebesar Rp8,3 miliar.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan pengadaan kendaraan baru itu ditujukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan kenegaraan yang melibatkan tamu-tamu negara.
"Kendaraan ini untuk mendukung rangkaian kegiatan tamu negara. Misalnya, tamu negara dari Jepang atau Malaysia," ujar Heru kepada wartawan, Selasa (8/2).
Ia mengatakan pengadaan tersebut sudah direncanakan sejak 2018 dan telah melalui proses kajian mendalam yang disusun bersama-sama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden.
Proses pembelian mobil pun disepakati untuk dilakukan secara bertahap pada kurun 2019 hingga 2024.
"Karena keterbatasan pagu yang dialokasikan Kementerian Keuangan, prosesnya jadi dilakukan secara bertahap," tuturnya.
Baca juga: Istana Pastikan Pembangunan Ibu Kota Baru tak Hambat Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Dengan biaya sebesar Rp8,3 miliar, Istana memutuskan membeli empat mobil baru berjenis SUV dan commuter.
Dalam pelaksanaannya, Heru menambahkan pemerintah mengutamakan aspek efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi anggaran.
"Tentunya kami menerima dan mempertimbangkan masukan apabila anggaran ini direalokasikan untuk kepentingan yg lebih prioritas atau mendesak," pungkasnya.(OL-5)
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Walaupun begitu, Hasan membeberkan pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pelbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
Para menteri agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Diisukan Dirjen Bea Cukai Askolani akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama. Sementara posisi Dirjen Pajak disebut akan diisi oleh Bimo Wijayanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved