Minggu 23 Januari 2022, 23:00 WIB

Istana Pastikan Pembangunan Ibu Kota Baru tak Hambat Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Istana Pastikan Pembangunan Ibu Kota Baru tak Hambat Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 

Dok. Biro Pers Sekretriat Presiden
Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan infrastruktur di ibu kota negara di Penajam Passer Utara

 

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong memastikan skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui APBN tidak akan menghambat penanganan covid-19 maupun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pembangunan secara keseluruhan. Justru sebaliknya, pembangunan IKN justru akan membantu mengakselerasi semua upaya tersebut. 

“Kita tahu bahwa penanganan Covid-19 oleh Presiden Jokowi menggunakan prinsip atau filosofi gas dan rem. Salah satu aspek penting dari pedal gas atau pemulihan ekonomi adalah dengan membangun infrastruktur. Ini malah membantu,” kata Wandy melalui keterangan resmi, Minggu (23/1). 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur selama ini terbukti membawa multiplier-effect bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi secara meluas dan fase awal pembangunan IKN, kata dia, membutuhkan banyak proyek infrastruktur. 

“Jadi di sini tidak ada persoalan untuk dipertentangkan antara pembangunan IKN dengan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya. 

Ia juga memastikan bahwa skema pembiayaan pembangunan IKN tidak akan membebani APBN. 

Baca juga : Pemindahan Pusat Pemerintahan masih Dikaji

“Otoritas fiskal dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang membahas skema pendanaan IKN, yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Mulai dari persiapan, pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara, hingga penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,” terangnya. 

“Berdasarkan amanat UU IKN, PP akan ditetapkan dua bulan setelah penetapan UU IKN 18 Januari lalu,” sambungnya. 

Dalam kesempatan itu, Wandy juga menegaskan bahwa angka komposisi pembiayaan IKN yang bersumber dari APBN yang sempat keluar ke publik di laman ikn.go.id merupakan angka perkiraan sebelum bertemu dengan DPR untuk pengesahan UU IKN. 

“Jadi bisa disimpulkan bahwa angka tersebut perkiraan sementara yang dibutuhkan hingga 2024. Dan harus diingat bahwa ini adalah proyek multi years dengan 5 tahapan hingga 2045, sehingga presentase itu pada akhirnya akan mengecil,” tandas Wandy. (OL-7)

Baca Juga

dok.pribadi

Kelompok Milenial Kritisi Kunjungan Rombongan La Nyalla Ke Arab Saudi

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 17 Mei 2022, 10:25 WIB
KUNJUNGAN Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta delegasi DPD RI ke Arab Saudi dinilai sebagai agenda yang tidak...
MI/ADAM DWI

KPK Pastikan akan Panggil Pegawai Alfamidi Ambon Sebagai Tersangka

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 17 Mei 2022, 09:59 WIB
Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin...
MI / ADAM DWI

Panggil Boyamin Saiman, KPK Siapkan Sejumlah Bukti

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 17 Mei 2022, 07:00 WIB
Nama Boyamin disebut dalam persidangan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya