Relawan Jokowi Sebut Penolak Pemindahan IKN Ahistoris

SEKJEN Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania (DPP JOMAN) Akhmad Gojali Harahap, melihat, penolakan terhadap ibu kota negara (IKN) hanyalah sebagian kecil yang selama ini kerap berseberangan dengan pemerintah. Selain itu, Akhmad menilai segelintir masyarakat tersebut merupakan pihak yang kecewa terhadap hasil Pilpres 2019. 

"Padahal seruruh proses menuju pemindahan sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR sampai keluar UU. Maka, menerima dan melaksanakannya adalah menjadi keharusan. Karena, UU tersebut mengikat, termasuk pemerintahan setelah Jokowi nanti", kata Harahap di Jakarta, Senin, (7/2).

Menurutnya, selama ini tidak ada yang protes dengan rencana pemindahan ibu kota. Baru ketika UU IKN disahkan protes mulai bermunculan.

"PKS yang sejak dari awal ikut dalam semua proses di DPR, ada notulennya, tiba-tiba setelah disyahkan baru protes. Kan lucu bin aneh," tandasnya. 

Menurut Gojali Harahap, secara umum, ada beberapa faktor kenapa segelintir masyarakat menolak pemindahan IKN. 

Pertama, mereka lupa sejarah atau melupakan sejarah bahwa pada 1957 oleh Presiden Soekarno sudah menggagas pemindahan ibu kota ke Palangka Raya. Kemudian, tahun 1997 Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres Nomor 1 tahun 1997 tentang kordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri yang dimaksudkan untuk pusat pemerintahan. 

"Lalu, 2013 Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dibangun benar-benar atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta. Terakhir, pada 2019 Presiden Jokowi mengumumkan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Prosesnya sudah lama dan tidak ujug-ujug," tandasnya.

Kedua, sambung Akhmad, kelompok yang iri hati terhadap kesuksesan Jokowi memimpin republik ini. Mereka tidak akan senang kalau Jokowi sukses dan meninggalkan warisan yang baik untuk dikenang oleh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. 

"Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang tidak memilih Jokowi di pilpres yang lalu. Jadi, sampai sekarang belum move on," imbuh Akhmad.

Ketiga, sambung dia, mereka yang tidak siap berkompetisi. Karena, Presiden Jokowi sudah menjelaskan secara baik bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya soal fisik, tetapi untuk memulai peradaban baru dengan membangun kota yang smart dan modern.

Akhmad yang juga aktivis 98 mengatakan, selama ini banyak orang mengeluh bahkan stres menghadap dinamika kehidupan di Jakarta

"Terus soal banjir yang terus-menerus tidak tertangani. Lalu, udara di Jakarta yang semakin kotor. Bahkan terkotor di dunia setelah Lahore, Pakistan versi US Air Quality Index (AQI US). Ditambah dengan kepadatan penduduk yang sulit diatasi. Maka pilihan yang tepat tentu memindahkan ibu kota. Saat ini, tidak ada jalan lain," tandasnya 

Ia meminta semua pihak untuk memakai kacamata yang jauh ke depan dengan berbagai perspektif, bukan dengan kacamata kuda. Agar pemindahan ibu kota bejalan sukses. 

Adapun Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai kebijakan pemerintah yang akan memindahkan IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, merupakan langkah tepat.

"Populasi penduduk di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, makin bertambah sehingga membuat daya dukung infrastruktur juga makin padat. Apabila hal itu tidak diatasi, ke depan dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti demografi, lingkungan, ekonomi, dan pemerataan pembangunan," kata Jazilul dalam keterangannya.

Ia berharap IKN yang baru tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat budaya dan simbol persatuan bangsa. Selain itu, harus menjadi kota yang menampilkan kebinekaan, modern, ramah lingkungan, rapi, bersih, dan teratur. (Ant/OL-8)