Puan Maharani: DPR Kembali Terapkan Pembatasan Aktivitas

KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR kembali menerapkan sejumlah pembatasan aktivitas di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat menyusul peningkatan kasus covid-19 yang semakin tinggi akibat varian omikron.

“Iya sistem WFH (work from home) akan kembali diterapkan mulai hari ini (Kamis/3/2/2022),” ujar Puan, Kamis (3/2)

Keputusan ini diambil usai dilakukannya Rapat Pimpinan (Rapim) DPR dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Puan mengatakan, sistem kerja kedinasan akan berlaku fleksibel dengan kapasitas kehadiran maksimal 50% setiap harinya.

“Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan mitra kerja hanya akan dihadiri oleh maksimal 30% peserta dan maksimal sampai pukul 15.30 WIB sesuai jam kantor masa pembatasan sosial,” jelasnya.

Baca juga: 96 Kasus Omikron Terdeteksi di Jaksel

Puan menyebut, rapat fisik yang berlangsung di gedung DPR boleh dilakukan maksimal dengan durasi dua jam. Pihak-pihak yang hadir di dalam rapat kerja pun dibatasi.

“Dari mitra kerja hanya menteri dan pendamping saja yang hadir fisik, kemudian dari komisi yang hadir hanya pimpinan komisi dan kapoksi,” ungkapnya

Peserta raker atau RDP (rapat dengar pendapat) wajib PCR atau tes antigen sebelumnya. Seluruh staf dan pendamping harus mengikuti rapat lewat live streaming.

Aturan pembatasan di area kompleks DPR Senayan, Jakarta, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2022 hingga pemberitahuan lebih lanjut. “Menyesuaikan situasi pandemi," ucap Puan.

Pembatasan aktivitas di area Gedung DPR diambil sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus covid-19. Hal ini menyusul adanya temuan kasus positif yang relatif cukup banyak.

Berdasarkan data Setjen DPR sejak kemarin, Rabu (2/2), sembilan anggota dan 80 pegawai DPR positif covid-19. Saat ini semua sedang melakukan isoman dan perawatan. (Sru/OL-09).