Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SATUAN Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah berhasil mengumpulkan uang atau penerimaan bukan pajak (PNBP) dan aset berupa tanah senilai Rp9,82 triliun. Pencapaian itu dibukukan setelah tujuh bulan efektif bekerja pada 31 Desember 2021.
"Terhitung selama 7 bulan efektif masa kerja Satgas BLBI, Satgas telah berhasil mencatatkan hasil berupa uang/PNBP dan aset berupa tanah hingga 31 Desember 2021, tercatat sejumlah Rp9,82 triliun," kata Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih Retno Mulyani melalui siaran pers, Selasa (18/1).
Nilai uang tersebut terdiri dari uang tunai sebesar Rp317,7 miliar, nilai aset tanah yang telah ditetapkan statusnya/dihibahkan kepada Kementerian Lembaga senilai Rp1,149 triliun, dan nilai aset tanah yang berhasil dikuasai baik berupa aset properti maupun sita aset jaminan kredit dengan estimasi nilai sekitar Rp8,35 triliun.
Baca juga: Terkait TPPU, KPK Sita Aset Bupati HSU Senilai Rp14,2 Miliar
Aset berupa tanah yang berhasil dikuasai baik yang berasal dari penguasaan aset properti maupun penyerahan aset jaminan kredit dari obligor/debitur seluas 13.767.873,35 m2, dan aset tanah yang telah ditetapkan statusnya/dihibahkan kepada Kementerian/Lembaga guna penyelenggaraan tugas dan fungsi negara seluas 443.970 m2.
Tri mengatakan, Satgas BLBI memiliki jangka waktu kerja yang singkat lantaran berakhir pada 31 Desember 2023. Hasil yang telah dicapai, lanjutnya, masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab hak tagih negara atas dana BLBI mencapai Rp110,45 triliun.
Karenanya, Satgas BLBI akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh hak negara tersebut. "Upaya tegas akan dilakukan oleh Satgas BLBI, seperti penyitaan harta kekayaan lain, pengejaran perusahaan yang terafiliasi dengan obligor/debitur, pemblokiran saham dan badan hukum, juga tidak menutup kemungkinan dilakukan upaya pidana terhadap obligor/debitur yang melakukan peralihan aset jaminan yang diperjanjikan," jelas Tri. (OL-4)
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menjelaskan, MS merupakan subjek yang masuk ke dalam daftar pencegahan yang masih sah dan berlaku.
Presiden Jokowi memiliki komitmen tegas terhadap agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset-aset negara yang dirampok para koruptor
KPK sudah menaikkan kasus BLBI ke tahap penyidikan.
Saat ini, pihak SN tengah mengajukan gugatan atas hasil dan proses audit BPK 2017 ini di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pengakuan dari kedua advokat tersebut merupakan informasi penting yang perlu diketahui publik.
PELAKSANAAN audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2017 atas dugaan tindak pidana korups
Tim satgas penagihan dana BLBI terus melakukan pemanggilan obligor dan debitur. Jika tidak direspons, pemerintah mengumumkan ke publik terkait identitas obligor.
Tidak ada satu perusahaan Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan sekalipun, atau satu sen pun, dana BLBI.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan pemanggilan juga dilakukan terhadap para ahli waris obligor dan debitur yang sudah meninggal dunia.
Satuan Tugas BLBI akan menggandeng Bareskrim Polri dajmn Kejaksaan Agung untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Menurutnya, kinerja Satgas BLBI yang bertahap menerima cicilan dari sejumlah obligor dan debitur patut diapresiasi.
Pemerintah memastikan bakal menempuh jalur hukum untuk menangani aset-aset BLBI yang dialihkan menjadi perumahan oleh para obligor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved