Selasa 18 Januari 2022, 13:14 WIB

RUU Ibu Kota Negara Disetujui Jadi Undang-Undang

Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum
RUU Ibu Kota Negara Disetujui Jadi Undang-Undang

BIRO PERS/SETPRES/LUKAS
residen Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

 

DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan tingkat II Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Beleid tersebut  mendapat dukungan mayoritas fraksi dan sah menjadi undang-undang (UU).

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang IKN dapat disahkan menjadi undang-undang," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022

"Setuju," jawab anggota DPR yang mengikuti Rapat Paripurna secara fisik dan virtual yang diikuti suara ketukan palu pengesahan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan laporan proses pembahasan. Pembentukan Pansus dilakukan pada 7 Desember 2022.

Setelah itu, Pansus menggelar rapat kerja bersama pemerintah secara maraton. Pansus juga meminta masukan dari sejumlah ahli terkait pembahasan payung hukum pemindahan pusat pemerintahan Indonesia itu dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Baca juga: Hingga Pengambilan Keputusan, PKS Bersikukuh Tolak RUU TPKS

Pansus juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat. Di antaranya, lokasi pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, dan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten.

Kemudian, Pansus kembali melakukan rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I RUU IKN pada Senin, 17 Januari 2022. Rapat dilakukan hingga Selasa dini hari, 18 Januari 2022.

Salah satu kesepakatan dalam pengambilan keputusan itu adalah nama IKN. Yakni, Ibu Kota Nusantara.

Doli juga menyampaikan bahwa Pansus telah mendengarkan pandangan mini fraksi terkait RUU IKN ini. Hasilnya, sebanyak 8 fraksi dan Komite I DPD menyatakan menerima pembahasan dan melanjutkan pembahasan di tingkat selanjutnya. Sementara, Fraksi PKS menyatakan menolak pembahasan RUU IKN.

"Dan menyerahkan pengambilan keputusan tingkat II dalam sidang paripurna," ujar Doli.(OL-4)

Baca Juga

.

Pejabat Gubernur dari TNI/Polri Hanya dalam Kondisi Darurat Militer

👤RO/Micom 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:51 WIB
Keterlibatan militer sebagai penguasa daerah dilakukan ketika suatu daerah menjadi Darurat Militer dan Darurat...
ANTARA/Dhemas Reviyanto

Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:48 WIB
Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang...
Instagram @pbmathlaulanwar

Diundang Isi Tausiyah, Ketua MA Bantah Dukung Sandiaga Uno

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:42 WIB
Haji Embay mengaku terang-terangan telah meminta kepada yang mengundang dirinya agar tidak ada deklarasi dukungan kepada siapa pun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya