Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mencatat angka yang menggembirakan perihal kekerasan yang dilakukan negara melalui aparat keamanan kepada masyarakat. Pada 2020, jumlahnya mencapai 86 kasus dan tahun lalu menurun menjadi 68 kasus.
"Komnas HAM terus mengharap angka kekerasan ini terus mengecil dan perilaku terbaik serta beradab untuk semua lini semakin baik," kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam pada konferensi pers situasi kekerasan Tahun 2020-2021, di Jakarta, Senin (17/1).
Ia mengatakan angka yang dicatat setiap tahunnya oleh Komnas HAM itu berasal dari tim khusus yang diberi nama Tim Pemantauan Kekerasan Negara dan Masyarakat Sipil. Itu termasuk untuk memantau tindak kekerasan yang terjadi di Papua.
Pada kesempatan sama Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Gatot Ristanto memaparkan pada 2020 Komnas HAM mencatat 72 kekerasan dilakukan anggota polisi dan 55 kekerasan terjadi pada 2021. Kemudian, untuk unsur TNI terdapat 10 kekerasan pada 2020 dan 11 kekerasan pada 2021.
Selanjutnya, Komnas HAM mencatat kekerasan yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan sebanyak dua kasus pada 2020 dan satu kasus kekerasan pada 2021.
Terakhir, kekerasan terhadap warga sipil juga dilakukan anggota Satpol PP, yakni dua kasus pada 2020 dan satu kasus pada periode 2021. (P-2)
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengingatkan agar jajaran lintas kementerian hingga aparat penegak hukum untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya perayaan natal dan tahun baru 2025
Presiden juga meminta TNI-Polri untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada, dan menjaga netralitas.
Pilkada serentak salah satu bentuk dari kemerdekaan rakyat dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintah sehingga perlu adanya jaminan keamanan
Keberhasilan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Purwakarta bergantung pada kerja keras dan kewaspadaan aparat dan masyarakat.
Pemerintah perlu segera menguatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat demi mengakhiri praktik penyiksaan kepad warga sipil
Badan intelejen dan aparat penegak hukum menjadi sangat berbahaya jika disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
UNIVERSITAS Erasmus Rotterdam (EUR) di Belanda, Kamis (5/6), mengumumkan bahwa mereka membekukan kerja sama di seluruh institusi dengan tiga universitas Israel.
Ada banyak rekomendasi baik itu regulasi maupun kasus-kasus yang menjadi tanggungjawab Kementerian HAM untuk menindaklanjutinya. RPP Konsesi diharapkan bisa terwujud segera
AMNESTY International Indonesia meminta pemerintah untuk segera mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait akses pendidikan dasar gratis. Putusan MK
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
KEMENTERIAN HAM merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran eksploitasi terhadap pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved