Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
DUGAAN korupsi di PT Garuda Indonesia (persero) diperkirakan tidak hanya terkait mark up atau penggelembungan harga pengadaan sewa pesawat ATR 72-600. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi menyebut dalam kurun waktu 2004-2015, Garuda juga menyewa pesawat dengan berbagai merek.
"Kalau sewa di saat-saat itu kan ada Boeing, Airbus ada, kemudian Bombardier ada, ATR ada, trus apalagi lah itu ada beberapa (merek)," kata Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (11/1) malam.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir datang ke Kejagung menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Selasa (11/1) siang. Dalam kunjungannya itu, ia mengaku menyerahkan bukti audit invesitigatif terkait pengadaan sewa pesawat ATR 72-600.
Kendati demikian, Supardi memberikan sinyal bahwa penyelidikan yang dilakukan pihaknya tidak hanya menyasar pada pengadaan pesawat ATR. Ia mengatakan akan mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Garuda dalam pengadaan pesawat merek lainnya.
"Nanti faktanya, ndak sekedar ATR lah ya. Nanti kita dapat semuanya apa, kita akan gali semuanya, mana yang mampu kita dapat nanti. (Pengadaan ATR) salah satunya (yang diselidiki)," ujarnya.
Pengadaan pesawat yang menjadi fokus penyelidikan Kejagung terjadi saat Garuda dipimpin oleh Emirsyah Satar. Supardi menyebut pihaknya telah meminta keterangan Emirsyah yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat.
Adapun penyewaan pesawat dilakukan dengan menggunakan pihak lessor. Menurut Supardi, lessor tersebut berada di dalam maupun luar negeri. (OL-12)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved