Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DUGAAN korupsi di PT Garuda Indonesia (persero) diperkirakan tidak hanya terkait mark up atau penggelembungan harga pengadaan sewa pesawat ATR 72-600. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi menyebut dalam kurun waktu 2004-2015, Garuda juga menyewa pesawat dengan berbagai merek.
"Kalau sewa di saat-saat itu kan ada Boeing, Airbus ada, kemudian Bombardier ada, ATR ada, trus apalagi lah itu ada beberapa (merek)," kata Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (11/1) malam.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir datang ke Kejagung menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Selasa (11/1) siang. Dalam kunjungannya itu, ia mengaku menyerahkan bukti audit invesitigatif terkait pengadaan sewa pesawat ATR 72-600.
Kendati demikian, Supardi memberikan sinyal bahwa penyelidikan yang dilakukan pihaknya tidak hanya menyasar pada pengadaan pesawat ATR. Ia mengatakan akan mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Garuda dalam pengadaan pesawat merek lainnya.
"Nanti faktanya, ndak sekedar ATR lah ya. Nanti kita dapat semuanya apa, kita akan gali semuanya, mana yang mampu kita dapat nanti. (Pengadaan ATR) salah satunya (yang diselidiki)," ujarnya.
Pengadaan pesawat yang menjadi fokus penyelidikan Kejagung terjadi saat Garuda dipimpin oleh Emirsyah Satar. Supardi menyebut pihaknya telah meminta keterangan Emirsyah yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat.
Adapun penyewaan pesawat dilakukan dengan menggunakan pihak lessor. Menurut Supardi, lessor tersebut berada di dalam maupun luar negeri. (OL-12)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved