Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DUGAAN korupsi di PT Garuda Indonesia (persero) diperkirakan tidak hanya terkait mark up atau penggelembungan harga pengadaan sewa pesawat ATR 72-600. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi menyebut dalam kurun waktu 2004-2015, Garuda juga menyewa pesawat dengan berbagai merek.
"Kalau sewa di saat-saat itu kan ada Boeing, Airbus ada, kemudian Bombardier ada, ATR ada, trus apalagi lah itu ada beberapa (merek)," kata Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (11/1) malam.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir datang ke Kejagung menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Selasa (11/1) siang. Dalam kunjungannya itu, ia mengaku menyerahkan bukti audit invesitigatif terkait pengadaan sewa pesawat ATR 72-600.
Kendati demikian, Supardi memberikan sinyal bahwa penyelidikan yang dilakukan pihaknya tidak hanya menyasar pada pengadaan pesawat ATR. Ia mengatakan akan mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Garuda dalam pengadaan pesawat merek lainnya.
"Nanti faktanya, ndak sekedar ATR lah ya. Nanti kita dapat semuanya apa, kita akan gali semuanya, mana yang mampu kita dapat nanti. (Pengadaan ATR) salah satunya (yang diselidiki)," ujarnya.
Pengadaan pesawat yang menjadi fokus penyelidikan Kejagung terjadi saat Garuda dipimpin oleh Emirsyah Satar. Supardi menyebut pihaknya telah meminta keterangan Emirsyah yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat.
Adapun penyewaan pesawat dilakukan dengan menggunakan pihak lessor. Menurut Supardi, lessor tersebut berada di dalam maupun luar negeri. (OL-12)
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berpendapat, proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk dikorupsi.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
PERDANA Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi berbagai tuduhan korupsi di pengadilan Israel, menjadi saksi pada Selasa (10/12) untuk pertama kali dalam persidangannya.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
PM Australia John Howard mendapat mosi tidak percaya dari Senat (Majelis Tinggi Parlemen) atas kebijakannya dalam menangani krisis Irak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved