Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
ISTANA Kepresidenan angkat bicara soal putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau agar publik tak mudah memersepsikan anak pejabat secara negatif.
"Jangan mudah sekali memberikan judgement bahwa seolah-olah anak pejabat itu mesti negatif, anak pejabat enggak boleh kaya, anak pejabat enggak boleh berusaha," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/1).
Moeldoko mengatakan istana menjamin menghormati pelaporan terhadap Gibran dan Kaesang itu. Meski begitu, ia meminta masyarakat tak mudah menilai negatif anak pejabat karena memiliki bisnis.
"Sepanjang usahanya itu baik-baik saja ya biasa lah. Semua memiliki hak yang sama. Seperti anak saya mau berusaha masa saya larang, ya enggak lah," ucapnya.
Moeldoko mengaku heran dengan pelaporan tersebut. Menurutnya, setiap orang baik itu anak pejabat atau bukan mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri maupun berbisnis.
Baca juga : Hakim Diharapkan Jatuhkan Vonis Mati Sesuai Tuntutan Jaksa bagi Pemerkosa 13 Santri
"Jadi beri kesempatan, semua orang memiliki kesempatan mengembangkan dirinya dengan baik. Jangan orang lain enggak boleh bertumbuh," ungkapnya.
Sebelumnya, dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK atas tudingan KKN terkait relasi bisnisnya dengan grup PT SM yang diduga terlibat pembakaran hutan pada 2015.
Dalam kasus kebakaran hutan itu, perusahaan tersebut digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp7,9 triliun. Mahkamah Agung kemudian hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp78 miliar.
Menurut Ubedilah, dugaan KKN itu terkait dengan Gibran, Kaesang, dan anak bos PT SM yang membentuk perusahaan gabungan. Setelahnya, disebut ada suntikan dana dari perusahaan ventura kepada perusahaan Gibran dan Kaesang senilai Rp99 miliar. (OL-7)
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Penyidik KPK menyita sebuah mobil dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait korupsi kuota haji
Di tengah panasnya demonstrasi, kasus dugaan korupsi DJKA yang pernah menyeret nama Bupati Pati Sudewo kembali mencuat.
KPK mengungkapkan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), diduga menjadi salah satu pihak yang menerima aliran dana dalam kasus dugaan suap proyek kereta api
MENYOAL dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Sekretaris Jenderal Amphuri megaku menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
KPK menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu (13/8) terkait dugaan korupsi kuora haji.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menanggapi perihal disebutnya nama puteri dan menantu Jokowi di persidangan kasus tambang.
Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved